Kabar24.com, JAKARTA - Kabar tentang perombakan kabinet oleh pemerintahan Joko Widodo semakin kencang berhembus. Namun, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan sejauh ini tidak ada pembicaraan tentang hal itu di Istana.
"Kita tidak pernah bicarakan tentang reshuffle. Yang kita lakukan sehari-hari di bawah pimpinan presiden dan wapres adalah mengeveluasi pekerjaan-pekerjaan kita,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/5/2015).
Evaluasi pekerjaan, lanjut Pratikno, bertujuan mempercepat dan meningkatkan kinerja seluruh kementerian dalam rangka menyukseskan program-program unggulan yang sudah mulai kelihatan kuartal II/2015 ini.
Perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif presiden agar pembantunya dapat melaksanakan visi misi pemerintah. Wapres Jusuf Kalla mengatakan untuk meningkatkan kinerja harus menempatkan orang yang tepat .
Mensesneg mengatakan kalaupun ada wacana tersebut, pihaknya sejauh ini tidak mendapatkan informasi itu. Presiden hanya meminta kepara pembantunya menemukan terobosan dalam menjalankan roda pemerintahan secara efektif.
“Jadi tidak ada pembicaraan tentang reshuffle, minimal tidak melibatkan saya sehingga saya tidak tahu,” ujar mantan rektor Universitas Gadjah Mada tersebut.
Hal senada dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Yuddy mengatakan presiden sama sekali belum pernah mewacanakan perombakan kabinet. Namun, dia tidak bisa memastikan tidak ada reshuffle.
“Bapak presiden belum pernah sama sekali dan sekalipun mewacanakan tentang reshuffle tapi bukan berarti tidak akan reshuffle karena masalah reshuffle kabinet menjadi kewenangan penuh bapak presiden,” katanya.
Menurutnya, presiden memiliki cara menilai para menteri pembantunya. Salah satu yang kerap dilakukan adalah memanggil lewat telepon untuk menghadiri rapat terbatas, sidang kabinet paripurna atau pertemuan khusus.
“Jadi percayalah bahwa presiden itu memiliki catatan-catatan khusus satu per satu tentang menterinya. Nah catatan khusus tentang menterinya akan diapakan ya itu urusan presiden, jadi tidak ada yang tahu apakah ada reshuffle atau tidak,” imbuhnya.
Selain presiden, Kementerian PAN dan RB memilki catatan setiap kementeiran mengenai tata kelola organisanya misalnya serapan anggaran yang kemudian dilaporkan presiden sebagai evaluasi oleh presiden.
