KISRUH GOLKAR: JK Bilang Islah Dulu Baru Disahkan Pemerintah

Kabar24.com,  JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dualisme Partai Golkar harus bersatu sebelum pemerintah menetapkan kepengurusan baru periode 2014-2019.

Kalla menuturkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengenai dualisme Partai Golkar merupakan solusi yang baik. Yasonna menyatakan bahwa musyawarah nasional (Munas) yang digelar dua kubu di internal Golkar adalah sah.

Dengan demikian, kepengurusan Golkar yang diakui pemerintah adalah kepengurusan hasil musyawarah nasional VIII yang digelar di Riau 2009 yang di dalamnya tercatat nama Aburizal Bakrie, Agung Laksono, dan Priyo Budi Santoso.

Kesimpulan Kementerian Hukum dan HAM diputuskan setelah melakukan kajian pada semua aspek, termasuk yuridis, fakta, dan dokumen terkait munas yang digelar kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

"Itu solusi yang baik. Kita tunggu islah saja. Diharapkan seperti itu yang terbaik. Jd dua kubu itu jadi satu," katanya, Rabu (16/12).

JK menilai penolakan keputusan dari salah satu kubu merupakan hal yang biasa. Namun, apabila hal tersebut berlanjut, Golkar akan terus terbelah menjadi dua kubu.

"Sementara ini pemerintah tidak mengambil keputusan tapi meminta mereka bersatu," imbuh Kalla.