Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan banyak pandangan yang berkembang bahwa hampir semua kekayaan Papua diambil oleh pemerintah, padahal tidak demikian karena pemerintah memberikan subsidi setiap tahun kepada Papua sebesar Rp17 triliun.
"Hasil pajak, royalti dan kekayaan lain di Papua hanya Rp18 triliun. Sementara kebutuhan untuk pembanguan Papua mencapai Rp35 triliun. Dengan demikian harus disubsidi sebesar Rp17 triliun," kata Jusuf Kalla usai acara Penandatangan MoU antara Palang Merah Indonesia (PMI) dengan TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (11/12/2014).
Jusuf Kalla sendiri sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum PMI dan didampingi oleh Menteri Perdagangan Rahmat Gobel. Sementara dari TNI, hadir Panglima TNI Moeldoko dan para kepala staf dari dua angkatan.
Ia menegaskan yang dilakukan ke depan adalah meningkatkan produktivitas dan mengurangi konsumsi di masyarakat Papua. Pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi juga terus dilakukan agar dana yang ada tidak diselewengkan.
Terkait penembakan di Papua, Jusuf Kalla menjelaskan apa yang terjadi hanya sebagian kecil saja. Itu pun di tempat-tempat terbatas.
Ia mengatakan aparat keamanan dibantu TNI terus mengatasi persoalan yang ada. Dirinya meminta penilaian yang berimbang terhadap TNI maupun Polri terkait masalah hak asasi manusia (HAM) karena jika rakyat biasa yang melakukan penembakan tidak dianggap melanggar HAM.
"Sementara jika TNI atau Polri yang melakukan penembakan selalu dianggap melanggar HAM," kata Jusuf Kalla.
