Jokowi Diminta Segera Perbaiki Nilai Merah SBY

Bisnis.com, JAKARTA—Presiden terpilih Joko Widodo diminta untuk memperbaiki nilai merah dalam  rapor yang diperoleh Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun dalam menjalankan pemerintahan.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan setelah dilantik pada 20 Oktober 2014, Jokowi harus segera bergerak untuk menyelamatkan demokrasi, menjamin hak bersuara, memberantas korupsi, menegakkan HAM, serta menyejahrterakan masyarakat.

“Di masa Presiden SBY, banyak keberhasilan yang masih menuai pertentangan. Jadi keseriusan mengurus masalah tersebut masih dipertanyakan,” katanya dalam jumpa pers, Senin (13/10).

Pertentangan itu terungkap saat setara melakukan pengumpulan data yang hasilnya justru memberikan nilai merah pemerintahan SBY. Nilai merah itu a.l. terdapat saat SBY memaparkan keberhasilannya dalam menjalankan pemerintahan.

Hendardi, Ketua Badan Pengurus Setara Institute, menegaskan SBY masih belum mampu menjalankan demokrasi lantaran di masa akhir jabatannya justru mengebiri hak rakyat dengan ikut mendukung pilkada tidak langsung.

Selain itu, paparnya, UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang membatasi hak masyarakat dalam bersuara. Menurut catatan ICT Watch, terdapat 32 korban dengan tuduhan pencemaran nama baik a.l. Alexander An, yang divonis 2,5 tahun akibat memposting kalimat yang menunjukkan dirinya atheis.

“Selain itu, ada dosen Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Mirza Al Fath yang juga dikucilkan karena mengaku atheis, Prita Mulyasari, Benny Handoko vs Misbakhun, terakhir adalah Florence Sihombing yang di-bully masyarakat Yogyakarta dan sempat mendekam di tahanan dan diskors dari FH UGM.”

Terkait dengan pemberantasan korupsi, SBY juga telah gagal lantaran kader Partai Demokrat yang dibinanya justru banyak yang terjerat.

“Dimulai dengan ditangkapnya Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum, dan Jero Wacik.”

Sementara itu, Ismail Hasani, Direktur Riset Setara Institute menyoroti kebijakan SBY di bidang energi yang banyak menuai kecaman.

Kebijakan di sektor energi yang dikeluarkan justru mematikan pengusaha tambang skala kecil, memberi previlege bagi Newmont dan Freeport.

“Kedua perusahaan ini diberi keistimewaan dengan tetap diperbolehkan melakukan ekspor dengan bea keluar 7,5% tanpa pembangunan smelter.”