Bisnis.com, JAKARTA --Kasus beredarnya transkrip yang diisukan sebagai hasil percakapan antara Ketua Umum PDI Perjuangan dan Jaksa Agung membuat aparat keamanan harus lebih waspada.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta aparat waspada atas kemungkinan terjadinya kericuhan terkait Pilpres 2014. Hal itu dikatakan Priyo mengomentasi isu beredarnya transkrip percakapan antara Megawati Soekarnoputri dengan Jaksa Agung Basrief Arief.
Konon, transkrip itu merupakan salinan percakapan kedua tokoh di atas terkait kasus pengadaan bus Transjakarta. Kasus tersebut mencuat saat "Jokowi" Joko Widodo menjabat Gubernur DKI.
Kini, Jokowi nonaktif dari jabatan gubernur karena maju sebagai capres RI periode 2014-2019 dan sedang berkompetisi dengan Prabowo Subianto.
Priyo mengharapkan agar kasus beredarnya transkrip perbincangan antara Jaksa Agung Basrief Arief dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak mengganggu kelancaran Pilpres 2014.
"Saya tetap menganjurkan suasana persaingan ini tidak boleh menghilangkan kita untuk mengedepankan kesejukan, jadi lebih bagus kita gunakan cara-cara yang sejuk yang dingin dengan mengunggulkan masing-masing kandidat dengan cara yang baik," kata Priyo kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/6/2014).
Menurutnya, publik tidak perlu terlalu reaktif menanggapi isu bocornya transkrip perbincangan tersebut, apalagi data-data yang ada itu belum dapat dibuktikan kebenarannya.
"Saya tidak tahu apa yang terjadi ya, tingkat kebenaran transparansi tersebut kita juga tidak tahu, yang bisa menjelaskan adalah pihak-pihak yang mendapatkan transkrip itu," ujarnya.
Priyo yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Penasehat tim pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ini menegaskan bahwa kasus bocornya transkrip tersebut tidak ada kaitan dengan Prabowo-Hatta.
"Enggak ada hubungannya, saya rasa Pak Prabowo dan Pak Hatta juga tidak tahu mengenai masalah itu dan kami sebagai timses Prabowo-Hatta tidak pernah mengomentari hal-hal yang belum ada ujung pangkalnya," ucapnya.
Dia menilai pihak berwenang terutama institusi-institusi penegak hukum perlu meningkatkan kewaspadaan. Hal itu dilakukan untuk menghindari potensi terjadinya kericuhan selama pilpres.
"Itu tugas orang-orang yang berwenang yang untuk mengamankan itu, bisa dikatakan penyadapan seperti itu hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak berwenang tertentu dan terbatas sekali, seperti KPK, pihak intelejen dan seterusnya," jelasnya.
