Bisnis.com, NUSA DUA---Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Civil Society Organisation mendesak lembaga-lembaga audit di Indonesia seperti Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala terbuka melaporkan kinerja mereka.
Pelaporan tersebut penting karena diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP).
"Tidak hanya laporan atas lembaga-lembaga negara yang diaudit saja dilaporkan secara berkala, tetapi kinerja keuangan wajib dilaporkan," ujar Ahmad Faisol dari Medialink di sela-sela Konferensi Open Goverment Partnership (OGP) Kawasan Asia Pasifik, di Nusa Dua, Bali, Selasa (6/5/2014).
Konferensi OGP Kawasan Asia Pasifik di Nusa Dua berlangsung pada 6-7 Mei dan diikuti oleh 200 lembaga swadaya masyarakat (LSM). OGP adalah gerakan global transparansi tata kelola pemerintahan dengan melibatkan masyarakat sipil.
Menurut Ahmad transparansi bagi lembaga audit di Indonesia penting karena sebagai bagian dari pelayanan publik. Selain itu, lembaga audit merupakan ujung tombak pemerintah.
Natalia Subagyo dari Transparency International Indonesia mengungkapkan kekuatiran pemerintah cenderung mempersempit ruang gerak masyarakat untuk mendapatkan layanan publik. Pasalnya, masih ada lembaga yang menjadikan keterbukaan sebagai jargon atau pencitraan.
"Ini harus dijaga agar mereka dapat melaksanakan tidak sekedar jargon ato pencitraan," ungkapnya.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim selama hampir 10 tahun memimpin Indonesia, sudah menerapkan prinsip transparansi.
Hal tersebut dibuktikan dengan membuka informasi anggaran bagi masyarakat, portal pemerintahan dapat di akses warga. Selain itu dirinya membuka PO BOX
9949 dan layanan pesan singkat 9949.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengaku transparan dibuktikan dengan membuat akun media sosial seperti twitter, facebook, dan youtube.
Follower SBY di twitter mencapai 5 juta, dan fans Facebook sebanyak 2,6 juta. Media sosial tersebut, menurut Presiden SBY, bentuk prinsip transparansi yang sudah dia lakukan.
"Setiap saat harus siap menghadapi kritik dan saran dan tentu saja ada yang mendukung. Sesekali kami mampu merespon masukan tersebut secara bijak. Namun dampak dari media sosial adalah kami lebih dekat dengan warga," ujarnya saat membuka Konferensi OGP.
LSM Minta BPK Juga Laporkan Kinerja
Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Civil Society Organisation mendesak lembaga-lembaga audit di Indonesia seperti Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala terbuka melaporkan kinerja mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Feri Kristianto
Editor : Rustam Agus
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
13 menit yang lalu
Respons BI soal Pabrik Uang Palsu di UIN Makassar
58 menit yang lalu
Sritex (SRIL) Rumahkan 3.000 Buruh Imbas Pailit!
3 jam yang lalu