Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan belum bisa memastikan anggaran Pembangunan Pelabuhan Bitung, sampai saat ini pihak perhubungan hanya mengalokasikan anggaran prasarana tahunan.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Bobby Mamahit mengatakan program pengembangan fasilitas pelabuhan hub Bitung sepenuhnya dalam naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko).
"Sejauh ini pengembangan dan kepastian pembangunannya ada di Kemenko, termasuk anggaran yang akan digunakan," ujar Bobby kepada Bisnis, Senin (24/3/2014).
Di sisi lain, Bobby menyebutkan sejauh ini pihak perhubungan laut diberikan tanggungjawab dalam pengoperasian Pelabuhan Bitung, terutama pengadaan prasarana penunjang.
Untuk hal itu, Kemenhub beberapa waktu lalu merealisasi anggaran senilai Rp70 miliar untuk pengadaan crane, yang salah satunya ditempatkan di Pelabuhan Bitung.
Kendati demikian, untuk program menjadikan Pelabuhan Bitung sebagai penyokong perniagaan internasional lintas Pasifik, pihaknya tidak diberikan tanggungjawab anggaran.
"Itu kebijakan Kemenko," tegas Bobby.
Di sisi lain, dia menyebutkan bisa saja mata anggaran untuk Pelabuhan Bitung, muncul pada tahun anggaran 2015.
Pasalnya, niat pembangunan itu pun baru memasuki peletakan batu pertama di akhir tahun depan.
"Kalau tahun ini saya tidak melihat ada anggarannya. Untuk tahun depan, mungkin saja," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Timja Pengembangan Sislognas (Sistem logistik nasional) Edy Putra Irawady menyebutkan proyeksi untuk Pelabuhan Bitung.
"Bitung dicanangkan sebagai pelabuhan hub internasional laut di wilayah timur untuk melayani perniagaan transpasifik, dari benua Amerika ke Asia," ujar Edy, Minggu (23/3).
Timja Pengembangan Sislognas telah memasukkan pembangunan pelabuhan sebagai kebijakan sektor transportasi yang harus dikerjakan hingga 2015.
Dari rencana pembangunan, Pelabuhan Bitung diharapkan mampu melayani kegiatan bongkar muat di atas 25 juta TEUs per tahun.
Meski dimaksudkan sebagai hub laut dan penyokong perniagaan internasional, Pelabuhan Bitung masih belum memegang izin aktivitas impor.
Untuk dokumentasi ekspor-impor, Pelabuhan Bitung belum mempraktikkan sistem satu atap.
