Bisnis.com, BAGHDAD - Iran sepakat menjual pelbagai macam persentajaan ke Irak dengan nilai yang cukup fantastis, yaitu US$195.
Hal ini mengundang kontroversi karena dengan terjalinnya kontrak tersebut, Iran telah medobrak embargo penjualan senjata yang diberlakukan PBB terhadap negeri yang pernah dipimpin Ahmadinejad itu.
Kesepakatan itu sebenarnya terjadi pada November 2013, tetapi baru terkuak ke publik belakangan setelah Reuters melansir dokumen perjanjian tersebut.
Kontroversi lain juga terungkap karena dokumen itu diteken hanya beberapa minggu setelah Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki kembali dari Washington untuk melobi pemerintahan Obama agar memberikan tambahan senjata mutakhir melawan jaringan kelompok al Qaeda, tetapi ditolak oleh militer AS karena Irak dianggap terlalu dekat dengan Iran.
Petinggi Irak mengatakan bahwa apa yang dilakukan Maliki adalah respon terhadap lambatnya tanggapan AS atas permintaan Irak.
Juru Bicara Kepresidenan Irak Ali Mussawi menolak membicarakan tentang kesepakatan itu, tetapi dia kukuh pada pendirian bahwa tambahan senjata sangatlah diperlukan karena ancaman keamanan yang terus berlangsung.
"Kami sedang berperang dengan teroris dan tentu kami ingin memenangkan perang ini. Tak ada yang menghalangi kami untuk membeli senjata dan amunisi dari pihak manapun sejauh digunakan untuk melawan teroris," tuturnya seperti dikutip Reuters, Selasa (25/2/2014).
Sementara itu, Teheran menolak berkomentar apapun mengenai kesepakatan itu. Hanya saja, jual-beli senjata itu adalah yang pertama terjadi antara Irak dan Iran, yang sekaligus bisa mencairkan hubungan mereka pascaditariknya pasukan AS dari tanah Iraq dua tahun lalu. AS sendiri sejauh ini masih mengkaji laporan itu.
"Jika benar, hal ini akan menimbulkan persoalan serius. Pengiriman senjata apapun dari Iran ke negara lain adalah pelanggaran langsung terhadap UNSCR 1747. Kami masih menunggu klarifikasi dari pemerintah Irak dan memastikan pemerintah Irak mengerti bahwa hukum internasional melarang pembelian senjata dari Iran," tutur Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki.
