KTM WTO Ke-9: Paket Bali Disepakati

Bisnis.com, NUSA DUA--Negara anggota World Trade Organization (WTO) menyetujui Paket Bali setelah melewati perundingan alot hingga detik terakhir yang merupakan langkah awal dimulainya penerapan sistem perdagangan multilateral.

Keberhasilan ini merupakan catatan sejarah bagi WTO dan juga merupakan pertama kalinya dalam Putaran Doha tercapai sebuah kesepakatan.

“Masyarakat dunia akan mendapatkan manfaat dari paket ini, dari komunitas bisnis, mereka yang mencari pekerjaan, masyarakat miskin, mereka yang bergantung pada skema ketahanan pangan, petani negara berkembang, petani kapas negara berkembang, dan perekonomian negara kurang berkembang secara keseleruhan,” ujar Direktur Jendral WTO, Roberto Azevedo, Sabtu (7/12/2013).

Kesepakatan di Bali ini, lanjutnya, merupakan langkah besar yang positif bagi sistem perdagangan multilateral, yang belakangan ini mulai terkikis oleh inisiatif kerjasama bilateral dan regional yang dilakukan negara-negara.

Meskipun menganut prinsip single undertaking atau suatu keputusan harus disepakati oleh seluruh anggota, tanpa terkecuali, WTO dengan 159 negara anggotanya terbukti dapat mencapai konsensus.

“Ini merupakan peristiwa bersejarah dan tentunya akan membangkitkan kembali kepercayaan dunia terhadap sistem perdagangan multilateral,” ujar Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan.

Dengan kesepakatan Paket Bali ini, yang berisikan tiga poin utama yaitu Trade Facilitation, Agriculture, dan Least Developed Countries (LDCs), para negara anggota WTO akan lebih yakin untuk dapat menyelesaikan Putaran Doha yang telah dimulai sejak 2001.

Walaupun kesepakatan tercapai, tutur Azevedo, tugas para negara anggota ke depannya masih panjang untuk bisa menyelesaikan ketentuan-ketentuan yang tercantum di Putaran Doha serta sejumlah isu yang diajukan sejumlah anggota WTO.

“Ini adalah pencapaian bersejarah. Kita telah melewati garis akhir di Bali, tetapi perjuangan belum berakhir, kita harus menyelesaikan Putaran Doha,” Gita menambahkan.

Awalnya KTM-WTO ke-9 direncanakan ditutup pada Jumat sore (6/12), tetapi karena adanya pembahasan alot diantaranya isu terkait sektor pertanian dan fasilitasi perdagangan maka proses konsultasi diperpanjang hingga Sabtu pagi (7/12/2013).