Bisnis.com, NUSA DUA - Kalangan LSM berpendapat KTM ke-9 WTO di Bali ini tidak perlu menghasilkan kesepakatan apa pun, termasuk Paket Bali.
Direktur Eksekutif Resistance Against (RAG) Globalisation Bonnie Setiawan mengatakan dari ketiga isu yang dibawa dalam Paket Bali, hanya isu negara kurang berkembang (least developed countries/LDC’s) yang merupakan agenda pembangunan negara berkembang.
“Isu fasilitasi perdagangan dan pertanian sangat kental dengan kepentingan negara maju. Kami sependapat dengan sikap India yang bersikeras menolak solusi sementara dari negara maju,” kata Bonnie kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan delegasi Indonesia, Kamis (5/12/2013).
Dia menambahkan jika negara maju tidak mau menyetujui proposal pertanian yang diajukan negara berkembang, sebaiknya tidak perlu lagi ada kesepakatan dalam WTO. Menurutnya, banyak keputusan yang hanya menguntungkan negara maju.
Bonnie menuturkan ada banyak ketidakadilan yang terjadi dalam WTO. Misalnya, dana subsidi pertanian dari negara maju yang sangat besar tidak pernah menjadi permasalahan, sehingga perlu ada keputusan yang ditinjau ulang.
Pihaknya menilai WTO seharusnya dikembalikan pada fungsi semula, yakni mendukung agenda pembangunan yang berarti merupakan kepentingan negara berkembang. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, sebenarnya harus mendukung sikap India yang mempertahankan proposal ketahanan pangan.
Indonesia, lanjutnya, harus lebih mengutamakan kesepakatan paket pertanian dibandingkan dengan paket fasilitasi perdagangan yang diinginkan negara maju. Mereka ingin menjadikan WTO sebagai upaya liberalisme.
Dia menjelaskan bukti yang menguatkan bahwa negara maju hanya mementingkan agenda bisnis dibandingkan dengan agenda pembangunan adalah tidak terselesaikannya Doha Development Agenda (DDA).
Dia berpendapat sistem dalam WTO harus dirombak dengan mengeluarkan sektor pertanian dalam pengaturannya. Sektor pertanian di negara maju sudah merupakan produk industri, sedangkan bagi negara berkembang masih belum stabil.
“Pertanian masih menyangkut kebutuhan utama bagi petani yang notabene belum kuat secara finansial. Kalau pasokan terganggu saja, bisa berdampak pada perdagangan secara umum,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengapresiasi pandangan yang disampaikan oleh pihak LSM. Menurutnya, pandangan tersebut mengingatkan pentingnya penyelesaian DDA.
“Kami akan memberikan komitmen untuk menjadikan DDA sebagai inti perjuangan dalam konferensi kali ini,” tuturnya.
