Bisnis.com, JAKARTA --Masyarakat diminta tidak mengipasi atau memanaskan suasana saat muncul persoalan perbedaan pandangan, dan persoalan lainnya yang bisa mengganggu kerukunan antarumat beragama.
"Saya minta, sekecil apa pun soalnya, jangan dikipasi atau dikompori," ujar Menteri Agama Suryadharma Ali kepada pers ketika menjelaskan seputar kehidupan beragama di Indonesia, Selasa (9/7).
Pada acara tersebut nampak hadir Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, Mubarok, Kepala Pusat Informasi dan Humas Zubaedi dan sejumlah pejabat lainnya.
Menag mengaku kecewa ada pihak yang ingin membesar-besarkan persoalan kehidupan beragama di Indonesia. Padahal kehidupan antarumat beragama di Tanah Air tergolong baik. Namun di sisi lain, suasana damai dan harmonis itu bersifat dinamis, setiap saat bisa berubah.
Karena itu, perlu upaya merawat kerukunan dengan cara tidak mengompori persoalan yang ada.
Antarumat Kerukunan adalah kondisi hubungan antarumat yang saling menerima dan menghargai dalam wilayah NKRI. Indikator kerukunan bisa dilihat pada adakah sikap menerima, saling menghormati, kerja sama dalam tindakan nyata, kata Sekjen Kemenag Bahrul Hayat ketika diminta menjelaskan definisi kerukunan.
Kalau ada kasus rumah ibadah bukan mewakili keseluruhan kerukunan umat beragama. Soal kepercayaan tetap diwadai dan diurus oleh Kemendikbud.
"Di sana ada aliran kepercayaan. Hak-hak sipil yang belum dilayani tetap diupayakan untuk diselesaikan. Hal ini memang masih dibahas terus antarkementerian dan diharapkan dapat dituangkan dalam Ini harus Rancangan Undang-Undang Kerukunan Antarumat. Termasuk layanan pernikahan dan identitas kependudukan," kata Bahrul Hayat.
Menteri Agama menjelaskan kerukunan antarumat yang terkait dengan terhambatnya pembangunan rumah ibadah. Namun sebelum menjelaskan lebih jauh ia mengingatkan wartawan harus dapat menyaring informasi yang disampaikan. Jangan sampai disalahtafsirkan. Jika salah tafsir, yang rugi semua.
"Saya ingin terbuka, tetapi tak semua keterbukaan itu dapat membawa kebaikan. Karena itu harus pandai menyeleksi," pintanya.
Bukan hanya pembangunan gereja yang jadi problem Yasmin dan Filedelpia. Persoalan ini jangan dibawa ke ranah agama. Tak semua sumbernya agama. Itu semata-mata karena urusan izin mendirikan bangunan atau IMB. Dimana pun hal ini kerap menemui kendala, termasuk untuk rumah tinggal. Jadi, yang berkaitan dengan Yasmin adalah soal IMB.
Yang menyangkut rumah ibadah terkait dengan IMB bukan hanya gereja. Pembangunan masjid Baitul Makmur, yang digagas Djan Faridz, kini Menteri Perumahan Rakyat, juga terkendala. Padahal dia pengusaha dan ketua wilayah NU Jakarta. Gubernurnya, saat itu, Fauzi Bowo. Keduanyanya orang NU dan asli Betawi. Tetapi masjidnya tak dapat IMB karena persyaratannya tak bisa dilengkapi.
"Media massa soal seperti ini juga perlu tahu," kata Suryadharma Ali.
Menag mengaku heran hal seperti itu diramaikan, sementara pembangunan masjid yang juga terkendala tak diramaikan. Untuk itu ia mengajak semuan pihak untuk melihat persoalan lebih komprehensif. Masih banyak persoalan rumah ibadah di Bali dan Papua. Jika ini terus diangkat, hal ini tidak baik.
"Saya kecewa dengan orang yang menilai kerukunan di Indonesia buruk. Kerukunan itu tercipta hasil kerja semua pihak, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Semua bekerja sama. Bukan hanya Presiden semata," tegasnya.
Pada 1977 sampai 2004, pertumbuhan rumah ibadah untuk umat Islam tercatat sebanyak 64%. Kristen 131%, Katolik 152%, Hindu 475%, Buddha 368%. Karena itu jika ada pandangan bahwa umat mayoritas menghambat pembangunan rumah ibadah minoritas sungguh tidak tepat. "Ini tidak terbukti apa yang dituduhkan," tegas Menag. (Antara)
