KASUS CENTURY: PAN bantah Hatta terlibat

BISNIS.COM, JAKARTA--Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR Viva Yoga Mauladi menegaskan isu keterlibatan Ketum PAN Hatta Rajasa dalam kasus Bank Century tidak benar setelah dirinya mengklarifikasi tudingan tersebut ke Anas Urbaningrum.

"Berita-berita yang mengatakan Pak Hatta Rajasa sebagai salah satu yang menerima aliran dana Bank Cetury yang konon sumber informasinya dari Mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum, tidak benar," ujarnya.

Viva mengaku telah bertemu Anas langsung dan menanyakan tentang kebenaran berita yang muncul yang cukup menghebohkan tersebut.

Menurutnya, setelah ditanyakan kepada Anas apakah benar Hatta Rajasa yang disebutkan media terkait dalam kasus Bank Century berdasarkan ucapan Anas sendiri, dengan tegas Anas membantahnya.

Menurutnya, pada saat anggota Timwas Century datang ke rumahnya Anas sama sekali tidak pernah menyebut nama-nama penerima dana Century.

Viva mengatakan Anas memastikan hubungannya dengan Menko Perekonomian itu sangat baik dan keduanya selama ini saling menghormati.

"Saya pribadi menilai hubungan ini wajar karena Mas Anas menghormati Pak Hatta dan Pak Hatta menghormati Mas Anas sebagai senior dan yunior di HMI.
Pak Hatta penasihat KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam)," ujarnya.

Kalau ada pihak yang mencoba mengadu domba kedua tokoh itu tidak bisa dibenarkan.

"Ada lagi yang disampaikan Anas. Dia juga setuju bahwa kasus Century harus diselesaikan secara tuntas agar tidak menjadi beban sejarah," ujarnya.

Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy menegaskan, jika sampai Ketumnya terlibat dalam kasus Century, dirinya yang akan melaporkan hal itu ke aparat penegak hukum.

"Kalau Pak Hatta terima dana, saya termasuk yang melaporkan itu. Namun saya yakin 1.000 persen tidak ada itu," ujarnya.

Sebelumnya sejumlah anggota Komisi III DPR berkunjung ke rumah Anas sebagai langkah awal untuk meminta keterangan terkait kasus Bank Century.
 
Dalam pertemuan itu para anggota Timwas Century itu mendapatkan empat nama yang terkait dengan kasus yang merugikan negara hingga Rp6,7 triliun tersebut.

Namun anggota legislatif itu tidak bersedia menyebutkan keempat nama tersebut sebelum melakukan validasi.  (ra)