JAKARTA—Pemerintah tidak akan membiarkan segala bentuk ancaman atas kedaulatan negara di Papua meski saat ini pendekatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah akan bereaksi cepat terhadap gangguan pelaksanaan tugas TNI dan Polri di wilayah Papua termasuk insiden penembakan yang menewaskan 8 prajurit TNI Kamis (21/2) kemarin.
Dia menjelaskan penempatan anggota TNI dan Polri di Papua bertujuan menjaga kedaulatan negara sekaligus menjaga keamanan dan melindungi masyarakat.
Setiap anggota TNI dan Polri, lanjutnya, harus bekerja menghormati hukum, hak asasi manusia dan akan mendapatkan sanksi jika diketahui melakukan tindakan eksesif.
“Indonesia dan dunia perlu tahu bahwa prajurit TNI dan Polri menjalankan tugas, menjaga kedaulatan, sekaligus menjaga keamanan dan memproteksi rakyat,” kata SBY ketika membuka Rapat Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Jumat (22/2).
Presiden menjelaskan saat ini pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan adalah prioritas pemerintah dalam upaya meredam konflik dan masalah keamanan di Papua.
“Sudah ada berbagai kebijakan dan program aksi, termasuk alokasi dan distribusi anggaran agar taraf hidup bisa ditingkatkan dari masa ke masa. Berbeda dari pendekatan di era dulu yang lebih bersifat pendekatan keamanan,” katanya.
Namun, SBY menegaskan pemerintah tetap menjaga Papua dari ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Indonesia dan tindakan yang melanggar hukum.
