Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (15/8/2025).
Pantauan Bisnis, Sri Mulyani tiba sekitar pukul 07.50 WIB, bersamaan dengan Ketua DPR Puan Maharani. Dia tampak mengenakan kebaya berwarna uang kecoklatan, dengan aksesoris motif bunga di dada kiri dan selendang di bahu kanan.
Bendahara negara itu juga tampak mengenakan kacamata dengan warna senada. Dia juga membawa tas kecil.
Dalam agenda hari ini, Presiden Prabowo Subianto akan membacakan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2026. Pidato Prabowo dijadwalkan mulai pada pukul 13.30 WIB.
Sidang penyampaian nota keuangan merupakan momentum penting dalam siklus penganggaran nasional. Melalui pidato ini, presiden akan memaparkan arah kebijakan fiskal, target pertumbuhan ekonomi, proyeksi penerimaan negara, alokasi belanja, hingga kebijakan pembiayaan untuk tahun depan.
Sri Mulyani sempat mengungkapkan anggaran perlindungan sosial seperti bansos akan naik tajam pada 2026. Anggaran itu akan mencakup berbagai program perlindungan sosial, dukungan UMKM, layanan kesehatan gratis, hingga pendidikan.
Hanya saja, dia belum mau mengungkapkan angkanya. Sri Mulyani hanya menegaskan bahwa angka pastinya akan disampaikan langsung oleh Prabowo.
“Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat terutama kelompok bawah mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini. Dua hari lagi Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan dan angkanya akan lebih besar sekali,” ungkap Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah, Rabu (13/8/2025).
Kisi-kisi Postur RAPBN 2026
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memberi bocoran mengenai kisaran target dalam postur RAPBN 2026. Said menyebut bahwa RAPBN 2026 memiliki tantangan besar di tengah ketidakpastian ekonomi global dan keterbatasan ruang fiskal.
Said menjelaskan, berdasarkan pembahasan awal bersama pemerintah pada Juli 2025, pendapatan negara diperkirakan berada di kisaran Rp3.094–Rp3.114 triliun, sedangkan belanja negara Rp3.800–Rp3.820 triliun. Defisit anggaran diproyeksikan sebesar 2,53% terhadap PDB atau sekitar Rp706 triliun.
Postur tersebut lebih tinggi dibanding prognosis APBN 2025, yang diperkirakan mencatat pendapatan negara Rp2.865,5 triliun dan belanja negara Rp3.527,5 triliun dengan defisit Rp662 triliun (2,78% PDB).
“Target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2026 yang meningkat sangat menantang bagi pemerintah. Apalagi dunia usaha di seluruh dunia harus mulai menyesuaikan dengan kebijakan tarif Presiden Trump dan konflik geopolitik tak kunjung lerai,” ujar Said dalam keterangannya, Senin (11/8/2025).
Menurutnya, tantangan di dalam negeri mencakup pemulihan daya beli masyarakat yang belum optimal, hilangnya setoran dividen BUMN sekitar Rp80 triliun pascarevisi UU BUMN, hingga kebutuhan menjaga momentum ekspor. Said menekankan perlunya pemerintah dan pelaku usaha mencari pasar nontradisional untuk mengurangi ketergantungan pada negara tujuan ekspor utama.
RAPBN 2026 juga disebut menjadi momentum penting untuk menjalankan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.
“Secara teknis, program ini tidak mudah, tetapi keberhasilannya bisa menjadi game changer bagi peningkatan kualitas SDM generasi mendatang. Saat ini, 54% angkatan kerja kita hanya lulusan SMP ke bawah,” ujar Said.
Lebih lanjut, legislator asal Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan bahwa pembiayaan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Pemerintah perlu memperluas skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk menarik investasi swasta di berbagai proyek yang memungkinkan.
