Bisnis.com — Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program-program prioritas nasional.
Salah satu program unggulan yang menjadi sorotan dalam forum ini adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Hasan, program ini bukan sekadar bantuan makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia.
“Supaya gerak kita, terutama pemerintah pusat sampai daerah bisa seiring sejalan, perlu ada pemahaman-pemahaman yang harus disamakan,” ujar Hasan lewat rilisnya, Minggu (3/8/2025)
Dia mencatat bahwa program serupa telah diterapkan di lebih dari 100 negara dan terbukti memberikan dampak positif dalam 10–20 tahun ke depan.
“Pemerintah pusat siapkan aturan dan anggaran. Pemerintah daerah bantu buatkan dapurnya. Swasta juga boleh ikut terlibat,” jelas Hasan.
Hasan juga mengingatkan bahwa pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dilakukan secara serius. Ia menekankan bahwa setiap menu harus memenuhi setidaknya sepertiga kebutuhan kalori harian anak-anak dan tidak boleh asal-asalan.
Baca Juga
“Kalau makanannya nggak enak dan akhirnya nggak dimakan, ya tujuannya nggak tercapai. Mubazir juga kalau tidak dimakan. Makanya saya bilang, kalau makanannya nggak enak, kirim saja catatan,” pungkas Hasan.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan optimisme pihaknya untuk mencapai target 20 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis sebelum 17 Agustus 2025.
Dia mengaku hingga akhir Juli 2025, penerima manfaat dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu telah melebihi angka 7 juta orang yang tersebar di berbagai Satuan Pelayanan Perbaikan Gizi (SPPG).
“Sejauh ini sudah ada 7.374.135 penerima manfaat yang tersebar di 2.360 Satuan Pelayanan Perbaikan Gizi (SPPG),” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (27/7/2025).
Dia menambahkan bahwa tim di lapangan kini bekerja lebih cepat dan terkoordinasi dengan baik, terutama dalam menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia di daerah tertinggal dan rawan pangan.
Menurutnya, upaya tersebut dilakukan untuk mengejar target yang ingin dicapai sebelum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.
“Untuk bulan Agustus, kami akan mengintensifkan proses verifikasi dan validasi data. Potensinya sudah lebih dari cukup untuk mencapai target,” imbuhnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan tercapainya target sebelum peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 RI, Dadan menjawab singkat optimistis mencapai hasil tersebut.
“InshaAllah, [optimistis],” pungkas Dadan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 20 juta penerima manfaat sebelum peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025.
Target ini dipercepat dari rencana awal yang memproyeksikan capaian tersebut baru tercapai pada akhir Agustus 2025.
Dalam pidatonya pada acara Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu malam (23/7/2025), Prabowo menceritakan pengalamannya saat kunjungan dari Solo ke Klaten, di mana dia disambut oleh warga dan pelajar yang antusias, bahkan meneriakkan permintaan akan program makan bergizi.
“Saya dengar anak-anak itu teriak, 'Pak, makan bergizi, Pak!' Saya tanya, 'sudah sekolahmu?' Dijawab, 'belum Pak.' Tersentak hati saya,” ujar Prabowo.
Saat itu, dia mendapat laporan bahwa baru sekitar 6,7 juta orang menerima manfaat program MBG. Merespons situasi tersebut, Prabowo langsung menginstruksikan timnya untuk mempercepat realisasi target.
“Saya telepon staf saya, ‘bagaimana bisa dipercepat?’ Rencana sebelumnya akhir Agustus. Tapi saya minta, pikirkan cara agar bisa sebelum 17 Agustus,” ungkapnya.
Prabowo menyadari bahwa percepatan ini bukan tanpa tantangan. Pengelolaan dana negara yang tertib, pelatihan pengelola dapur, hingga sistem distribusi yang efektif menjadi prasyarat utama.
Kendati demikian, dia optimistis bahwa target 20 juta penerima manfaat bisa dicapai sebelum Hari Kemerdekaan RI atau 17 Agustus 2025.
Lebih jauh, Prabowo menargetkan bahwa hingga akhir tahun ini jumlah penerima manfaat bisa mencapai 82,9 juta jiwa. Dia menyebut pencapaian ini akan menjadikan Indonesia sorotan dunia.
“Mantan Presiden Brazil bilang, negaranya butuh 11 tahun untuk menjangkau 40 juta anak. Kita targetkan 82,9 juta dalam satu tahun. Ini nekat, tapi kita buktikan Indonesia bisa,” tegas Prabowo.
