Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima hasil kajian dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait dengan tata kelola di sektor pertambangan.
Kajian itu diterima oleh lembaga antirasuah saat menerima audiensi dari Muhammadiyah, Senin (21/7/2025).
"Kajian tersebut akan menjadi pengayaan bagi KPK dalam melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi, baik melalui upaya pendidikan, pencegahan, penindakan, maupun koordinasi dan supervisi," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (21/7/2025).
Budi menyebut tata kelola sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang memiliki risiko tinggi terjadinya praktik korupsi. Oleh sebab itu, KPK berharap audiensi itu menjadi forum yang positif untuk kolaborasi dengan masyarakat sipil.
"Karena pemberantasan korupsi butuh upaya-upaya kolektif," kata Budi.
Adapun audiensi itu dihadiri oleh Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas. Dia menyebut KPK dan Muhammadiyah akan membentuk suatu perjanjian kerja sama dalam bentuk kajian dan pendidikan antikorupsi.
Baca Juga
Busyro menyebut PP Muhammadiyah sebelumnya sudah memiliki nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MOU) kerja sama dengan KPK, yang diteken saat kepemimpinan jilid IV yakni Agus Rahardjo sebagai ketua.
MoU itu, kata Busyro yang juga merupakan mantan pimpinan KPK, masih terus berjalan dalam bentuk pencegahan korupsi berbasis perguruan tinggi.
"Jadi kami PP Muhammadiyah juga mengapresiasi, menyampaikan terima kasih karena memang ini kebutuhan Muhammadiyah dan kebutuhan KPK juga. Yang selama ini kan berbasis pada pemerkuatan jejaring-jejaring sebagai kekuatan masyarakat sipil yang original," tuturnya.
Pada perkembangan lain, sebelumnya PP Muhammadiyah dikabarkan bakal mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk. (kini bernama PT Alamtri Resources Tbk.) milik konglomerat Garibaldi 'Boy' Thohir.
Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Anwar Abbas tidak membantah maupun membenarkan secara langsung informasi yang awalnya dinyatakan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu.
"Kalau sudah Pak Bahlil yang bicara baru kita yakin dan percaya," kata Anwar kepada Bisnis, Sabtu (11/1/2025).
Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa Muhammadiyah secara positif akan mengelola tambang bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Tbk. "Muhammadiyah sekarang sudah turun juga. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks-Adaro," kata Bahlil singkat di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
