Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tim Garuda 9 Plus Bantah Hari Kebudayaan 17 Oktober Berkaitan dengan HUT Prabowo

Tim Garuda 9 Plus menegaskan penetapan Hari Kebudayaan 17 Oktober tidak terkait dengan hari ulang tahun (HUT) Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo menyampaikan keterangan pers kepada awak media pada Selasa, 15 Juli 2025/BPMI Setpres
Presiden Prabowo menyampaikan keterangan pers kepada awak media pada Selasa, 15 Juli 2025/BPMI Setpres
Ringkasan Berita
  • Tim Garuda 9 Plus menegaskan bahwa penetapan Hari Kebudayaan 17 Oktober tidak terkait dengan hari lahir Presiden Prabowo Subianto, melainkan berdasarkan kajian akademis terkait sejarah lambang negara.
  • Inisiator Nano Asmorodono menyatakan bahwa penetapan tanggal tersebut adalah kebetulan dan tidak dimaksudkan untuk mengaitkannya dengan Prabowo, serta sebelumnya sempat mengusulkan tanggal lain.
  • Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan bahwa Prabowo tidak terlibat dalam penetapan tanggal tersebut dan belum mengetahui detailnya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Garuda 9 Plus, inisiator penetapan Hari Kebudayaan 17 Oktober membantah bahwa hal ini berkaitan dengan hari lahirnya Presiden RI Prabowo Subianto.

Inisiator pertama, Nano Asmorodono sebagai seniman mengaku dirinya saja tidak tahu menahu bahwa Prabowo lahir pada 17 Oktober. Dia menegaskan, keinginannya tidak untuk Presiden RI. Maka dia menganggap ini hanyalah sebuah kebetulan saja.

“Bukan untuk presiden, bukan untuk pak Prabowo-nya. Sekarang punya Menteri Kebudayaan, saya pekerja seni, saya pengen punya hari kebudayaan. Siapapun presidennya, menterinya, saya akan mengajukan,” tegasnya saat dihubungi Bisnis, dikutip Minggu (20/7/2025).

Bahkan, sebelum Tim Garuda 9 Plus mengajukan 17 Oktober, Nano sempat mengusulkan bahwa Hari Kebudayaan jatuh pada 9 Mei. Dia berpandangan 9 adalah angka paling besar dan Mei adalah hari kebangkitan nasional.

Namun, setelah ditelaah nyatanya 9 Mei ini tidak memiliki kajian akademis yang sesuai untuk menetapkan hari kebudayaan nasional. Tim Garuda 9 Plus meneliti ulang dan akhirnya ditemukanlah tanggal 17 Oktober tersebut.

Nano menjelaskan, secara kajian akademis pada 17 Oktober 1951 diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 tentang Lambang Negara, yang ditandatangani Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Soekiman Wirjosandjojo. Pada waktu itu pula Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).

“PP 66 ini mencantumkan Bhinneka Tunggal Ika di Garuda itu, plek, lengkaplah Garuda Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, kebersamaannya budaya seluruh Nusantara itu menjadi satu kesatuan di Garuda Pancasila. Nah itu yang kami ambil itu,” ucapnya.

Kemudian, pada 7 Juli 2025 saat Keputusan Menteri (Kepmen) Kebudayaan No.162/M/2025 tentang penetapan Hari Kebudayaan 17 Oktober keluar, Nano mengaku dirinya dicecar banyak orang karena dianggap cari muka. Pasalnya, tanggal penetapannya sama dengan hari lahir Prabowo.

“Itu saya malah bingung. Mereka tidak tahu kajian ini sudah lama dan nggak ada hubungan sama sekali. Kebetulan itu mungkin yo, kebetulan itu. Sekarang kalau lahirnya saya atau Pak Jokowi misalnya 17 Agustus, terus piye?” Sebutnya.

Respons Pemerintah 

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober tidak ada sangkut pautnya dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto.

Dia menceritakan, Tim Garuda 9 Plus yang terdiri dari beberapa maestro ketoprak dan tradisi ini mengusulkan tanggal itu karena bertepatan dengan hari lahirnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

“Tidak ada [kaitannya dengan Prabowo]. Kebetulan saja sama, hari lahir saya kan hari lahir Pancasila 1 Juni, tidak ada hubungannya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

Bahkan, Fadli Zon mengungkapkan Prabowo sama sekali belum memberikan reaksi penetapan Hari Kebudayaan itu karena sampai saat ini Prabowo belum tahu-menahu soal hal tersebut.

“Pak Prabowo belum tahu. Ini kan Hari Kebudayaan ini soal Bhinneka Tunggal ini. Jadi saya juga belum lapor sama beliau ya karena kan ini masalah biasa lah ya,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menegaskan bahwa Prabowo sama sekali tidak memiliki permintaan apapun terhadap penetapan Hari Kebudayaan 17 Oktober.

“Enggak lah,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/7/2025).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro