Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan sejumlah investor asing menyatakan ketertarikan untuk terlibat dalam proyek pembangunan tanggul laut raksasa Giant Sea Wall.
Meski belum ada investor utama yang secara resmi menangani proyek tersebut, Prasetyo mengaku sejumlah pihak sudah menyatakan penawaran secara informal.
"Beberapa [investor] secara informal sudah [menyatakan penawaran]. Ada dari China, kemudian teman-teman dari Korea kemarin forum Indonesia-Korea sudah menyampaikan ketertarikan," kata Prasetyo saat ditemui awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6/2025) seperti dilansir Antara.
Prasetyo memerinci bahwa pemerintah terus mempersiapkan agar proyek tanggul laut raksasa yang telah masuk dalam perencanaan Bappenas sejak 1995 itu segera diluncurkan.
Di sisi lain, Mensesneg menekankan pembangunan tanggul laut raksasa yang membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik dapat menjawab permasalahan banjir rob dan penurunan tanah di sepanjang pantai utara Jawa.
"Beberapa kali di dalam forum-forum ilmiah, forum-forum akademis juga, setiap tahun terjadi 'subsidence', turun permukaan tanah kita, kemudian kalau terjadi (laut) pasang, (banjir) rob warga yang tinggal di pantai utara Jakarta, tinggal dalam kondisi yang memprihatinkan," kata Prasetyo.
Perkembangan terkini proyek yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp1.297 triliun itu masih dalam tahap koordinasi lintas kementerian, lintas pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.
Ketika ditanya lebih lanjut untuk tenggat waktu peluncuran proyek tanggul laut itu, Mensesneg optimistis dapat dilakukan mulai tahun ini.
"Secepatnya. Secepatnya. Kalau bisa kita berharap tahun ini sudah bisa," kata Prasetyo.
Adapun dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan biaya sedikitnya US$80 miliar atau setara dengan Rp1.297 triliun dengan waktu pembangunan diperkirakan hingga 20 tahun.
Khusus tanggul di Teluk Jakarta, pembangunannya bisa memakan waktu 8-10 tahun dengan alokasi APBD dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar US$8 miliar sampai US$10 miliar.
Meski sudah masuk dalam perencanaan sejak 1995, Prabowo Subianto tidak merasa kecil hati karena mega proyek itu baru akan selesai hingga berganti kepemimpinan Presiden.
"[Proyek] ini vital dan ini sesuatu mega proyek. Saya tidak tahu Presiden mana yang akan menyelesaikan, tapi kita harus mulai dan kita akan mulai," kata Prabowo.
.jpg?w=300&h=221)
