Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa selama ini kinerja badan usaha milik negara (BUMN) lambat dan boros.
Hal itu disampaikan oleh Prabowo pada acara Penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur atau International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6/2025).
Prabowo awalnya menyampaikan bahwa telah meminta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, untuk memprioritaskan keterlibatan swasta dalam menggarap proyek infrastruktur.
"Saudara menangkap masalah yang kita hadapi, saudara menangkap strategi saya, prioritas untuk itu infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya," ujarnya di JCC.
Prabowo menyebut intervensi negara masih tetap dibutuhkan untuk mengatasi beberapa isu krusial seperti kelaparan, kemiskinan, dan memperbaiki pendidikan.
Namun, peranan swasta dinilai penting utamanya di bidang pembangunan fisik. Menurutnya, swasta maupun perusahaan multinasional justru cenderung lebih modern, efisien dan mencapai prestasi tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar.
Baca Juga
Sebaliknya, Prabowo mengakui bahwa BUMN-BUMN yang ada justru tidak mencerminkan keefisienan sehingga pada akhirnya meminta intervensi negara dalam memberikan dukungan kepada mereka secara keuangan.
"Harus kita akui, sering kali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa, karena ada Menteri Keuangan yang akan PMN. PMN, PMN, PMN, apa ini PMN PMN ini," ucapnya.
Ketua Umum Partai Gerindra itu lalu bertanya apabila perusahaan besar internasional mengenal adanya suntikan dana berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), seperti yang biasa didapatkan oleh BUMN.
Hal itu, terang Prabowo, yang menjadi alasan mengapa pemerintahannya ingin agar swasta dengan teknologi modern harus menjadi mitra dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.
"Saya arahkan bahwa infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar, saudara-saudara. Tapi untuk swasta dari dalam dan luar negeri tertarik pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka. Jadi saya menyambut baik pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek dibantu, diamankan, dijaga, supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut," ujarnya.
