Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hasan Nasbi Blak-blakan Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa segala kabar yang beredar di luar terkait reshuffle kabinet bersifat spekulatif.
Ilustrasi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan perombakan atau reshuffle kabinet di Istana Kepresidenan, Senin (19/8/2024). JIBI/Akbar Evandio
Ilustrasi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan perombakan atau reshuffle kabinet di Istana Kepresidenan, Senin (19/8/2024). JIBI/Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan angkat bicara terkait dengan isu perombakan atau reshuffle kabinet Prabowo Subianto yang kembali mencuat ke ruang publik. 

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa segala kabar yang beredar di luar hanya bersifat spekulatif, selama belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

“Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja. Atau aspirasi, tolong ganti ini, tolong ganti ini, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif,” ujar Hasan saat ditemui di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Selasa (3/6/2025). 

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden dan hanya Presiden yang berwenang mengumumkannya secara resmi. 

Hasan pun menekankan bahwa Presiden memiliki pertimbangan menyeluruh terhadap para menterinya—baik dari sisi kinerja, integritas, maupun relevansi terhadap kebutuhan pemerintahan saat ini.

 Oleh sebab itu, menambahkan, pernyataan publik yang meminta pergantian menteri juga bisa dipahami sebagai bagian dari demokrasi.

 “Karena ini [reshuffle] hak prerogatif Presiden. Jadi suara-suara di luar anggap saja bagian dari bunga-bunga demokrasi,” ujarnya.

Hasan juga menanggapi pertanyaan soal pernyataan tegas Presiden Prabowo sebelumnya yang mengisyaratkan akan memberhentikan menteri yang tidak menjalankan tugas sesuai mandat, atau terlibat dalam praktik korupsi. 

Dia menegaskan bahwa pernyataan tersebut bersifat umum dan tidak mengarah ke individu tertentu.

Hasan kembali menekankan bahwa reshuffle bisa saja terjadi kapan pun, tapi tidak ada satu pun pihak di luar Presiden yang bisa memastikan waktu atau nama-nama yang akan diganti.

 “Presiden umumkan juga kemarin, itu berlaku umum. Jadi kalau tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Presiden, sesuai dengan tugas, mandat, atau tidak bisa menjalankan pemerintahan yang bersih, yang tidak korupsi, yang tidak mencuri uang rakyat, ya sebaiknya mengundurkan diri sebelum saya berhentikan,” pungkas Hasan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper