Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan seluruh hasil perjalanan dinasnya ke luar negeri dari Amerika Serikat (AS) hingga Inggris kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (30/4/2025).
Salah satu hasil lawatannya ke luar negeri berkaitan dengan respons pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif impor AS di bawah Donald Trump.
Sri Mulyani mengaku selama perjalanannya itu tidak hanya bertemu dengan menteri keuangan hingga gubernur bank sentral negara-negara lain, namun juga para investor asing.
"[Saya melaporkan] perjalanan saya ke Washington DC, London, pembahasan di G20, pembahasan pertemuan IMF, dan IMF-World Bank, pertemuan bilateral yang kami lakukan, dan juga dari sisi pertemuan dengan para investor," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku Presiden Prabowo pun menyambut baik laporan yang telah disampaikannya itu. Menurutnya, substansi dari laporan yang disampaikan ke Kepala Negara berfokus pada apa yang menjadi perhatian dunia, yaitu tarif impor timbal balik yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump.
Pertemuan itu, terang Sri Mulyani, turut mencakup berbagai respons menteri keuangan negara-negara di dunia yang terdampak tarif AS, hingga mekanisme lanjutan dari organisasi multilateral dunia khususnya tentang negara-negara yang kesulitas mendapatkan akses modal.
Baca Juga
"Dan juga kemungkinan risiko-risiko yang terjadi yang dibahas di pertemuan IMF-World Bank," ucapnya.
Sekadar catatan, Sri Mulyani bukan satu-satunya menteri atau pejabat negara yang diutus Presiden Prabowo untuk bertemu dengan sederet pemangku kepentingan ihwal tarif impor AS.
Prabowo mengirim Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu khusus untuk bernegosiasi dengan pihak pemerintahan Donald Trump.
Trump mengumumkan pengenaan tarif impor sebesar 10% terhadap seluruh negara mitra dagangnya, dan lebih tinggi untuk sejumlah negara lain. Indonesia mendapatkan tarif impor 32%.
