Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Imbas Kebijakan Tarif Trump, PM Malaysia Bakal Rombak Ulang Proyeksi Ekonomi 2025

Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim menyatakan bakal merombak ulang proyeksi pertumbuhan sektor ekonomi atau Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) 2025.
Perdama Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan susunan kabinet pada Jumat (2/12/2022) malam. JIBI/Bisnis- nancy Junita @anwaribrahim
Perdama Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan susunan kabinet pada Jumat (2/12/2022) malam. JIBI/Bisnis- nancy Junita @anwaribrahim

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim menyatakan bakal merombak ulang proyeksi pertumbuhan sektor ekonomi atau Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) 2025.

Anwar menekankan, proyeksi pertumbuhan itu dikaji ulang setelah Presiden AS Donald Trump mengeluarkan kebijakan tarif resiprokal yang menyasar negara-negara, termasuk Malaysia.

"Sekiranya tarif 24% itu dilaksanakan tentu sekali Ekonomi dan unjuran pertumbuhan KDNK 2025 yang kita umumkan sebanyak 4,5% hingga 5,5% terpaksa dikaji semula," ujarnya dalam unggahan Instagram @anwaribrahim_my, dikutip Senin (7/4/2025).

Namun, Anwar menegaskan bahwa pihaknya belum menentukan langkah strategis untuk merespons kebijakan Trump yang dinilai kontroversial tersebut.

Untuk saat ini, kata Anwar, pihaknya masih melakukan komunikasi mengenai produk yang diterapkan tarif resiprokal Trump dengan AS.

"Kami harus mendapatkan informasi mengenai timeline penerapan tarif, cakupan produk, apa saja yang dikecualikan dan apa yang dikenakan, dan ini akan diatur melalui negosiasi antara Malaysia dan Amerika," tambahnya.

Di samping itu, Anwar juga menyatakan komunikasi intensif dengan negara sahabat di Asean, termasuk Indonesia juga masih terus dilakukan.

Pembahasan itu diantaranya mengenai respons masing-masing negara hingga strategi atau langkah yang ditempuh setelah AS menerapkan tarif Trump.

"Dampak ini akan semakin jelas setelah kita mendapatkan informasi detailnya. Kita tidak boleh terlalu grogi karena belum ada kepastian dan negosiasi masih berjalan," pungkasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper