Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rapat RUU TNI Digelar Tertutup, Koalisi Masyarat Sipil Geruduk Hotel Fairmont

Koalisi Reformasi Masyarakat Sipil menggeruduk pelaksanaan rapat panja antara DPR dan pemerintah soal RUU TNI di Hotel Fairmont, Sabtu (15/3/2025).
Orator dari Koalisi reformasi masyarakat sipil sektor keamanan menggeruduk pelaksanaan rapat panitia kerja antara DPR RI dan pemerintah di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Orator dari Koalisi reformasi masyarakat sipil sektor keamanan menggeruduk pelaksanaan rapat panitia kerja antara DPR RI dan pemerintah di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi Reformasi Masyarakat Sipil sektor keamanan menggeruduk pelaksanaan rapat panitia kerja antara DPR dan pemerintah soal RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, aksi penggerudukan itu dilakukan sekitar 17.49 WIB di ruang Ruby, Hotel Fairmont. 

Nampak, sejumlah anggota koalisi itu berteriak di depan pintu ruang rapat sambil memegang poster dengan beberapa tulisan aspirasi.

Pada intinya, mereka meminta agar pelaksanaan pembahasan revisi UU TNI itu dihentikan karena dilakukan secara tertutup.

"Kami meminta agar dihentikan karena proses yang dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Tolak RUU TNI, tolak RUU TNI, tolak," ujar Wakil Koordinator KontraS, Andri Yunus di lokasi.

Sesekali, anggota koalisi sipil itu menggedor pintu ruang rapat dan terus menggaungkan agar pejabat menghentikan pembahasan RUU TNI itu.

Di samping itu, terlihat juga dorongan yang dilakukan oleh petugas pengamanan terhadap orator pada momen aksi penyampaian aspirasi tersebut.

"Bapak ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati, kami menolak adanya pembahasan didalam, kami menolak adanya dwifungsi abri, hentikan proses pembahasan RUU TNI," tutur orator.

Tak lama berselang, petugas keamanan hotel datang dan meminta agar massa aksi keluar dari depan ruang rapat tersebut. Permintaan itu kemudian diamini dan massa aksi keluar meninggalkan lokasi.

Sekadar informasi, rapat melibatkan Komisi I DPR RI dengan pemerintah di berbagai Kementerian. Misalnya, Kemenhan, Kemenkum, Kemenkeu hingga Kemensesneg.

Rapat panja ini sudah dilakukan sejak kemarin, Jumat (14/3/2025). Adapun, rapat ini membahas soal kedudukan Kemhan dan TNI, lingkup baru prajurit TNI bisa tetap aktif, dan relevansi usia pensiun prajurit.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper