Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto merestui pencabutan moratorium kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. Prabowo memerintahkan agar moratorium sejak 2015 itu segera dicabut.
Hal itu diungkap oleh Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, sore ini, Jumat (14/3/2025).
Karding menyebut Prabowo berpesan agar moratorium itu segera dicabut. Apalagi, potensi devisa yang masuk ke Indonesia cukup besar yakni sekitar Rp31 triliun.
"Ya pesannya [Presiden, red] supaya segera dicabut aja karena peluangnya sangat besar devisa yang kemungkinan masuk dari situ Rp31 triliun. Devisa remitensi yang akan masuk kemungkinan kalau kita bisa menempatkan 600.000 [orang] lebih," ungkapnya.
Karding menyebut moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi telah dilakukan sejak 2015. Dia membuka potensi kerja sama itu dijalin kembali tidak hanya dengan Arab Saudi, namun juga negara seperti Uni Emirat Arab.
"Ya kita lihat karena mereka juga biasanya ikutnya Arab. Kalau Arab buka, mereka juga ikut buka nanti," ujar mantan anggota DPR itu.
Baca Juga
Adapun Karding menargetkan nota kesepahaman atau memorandum of understanding antara Indonesi dan Arab Saudi bisa ditandatangani di Jeddah, Maret 2025 ini. Apabila hal itu terjadi, maka pengiriman pertama PMI ke Arab Saudi akan dimulai dalam waktu tidak lama.
"Kalau seandainya nanti Maret ini ada penandatangan MoU, rencana kami berdua sepakat paling lambat Juni kita sudah mulai mengirim pemberangkatan pertama," tuturnya.
Karding lalu menerangkan, pada kesempatan ini Kerajaan Arab Saudi menjanjikan sekitar 600.000 orang PMI dipekerjakan di sana. Perinciannya, sebanyak 400.000 orang untuk pekerja domestik atau rumah tangga, serta 200.000 sampai dengan 250.000 orang untuk sektor formal.
Menurut Karding, Prabowo meminta Kementerian P2MI untuk segera menyiapkan skema pelatihan dan penempatan para PMI itu.
"Untuk skema pelatihannya nanti kami akan sampaikan lagi lapor kepada beliau rencana-rencana yang sudah kami susun," pungkasnya.
