Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selama lima tahun ke depan dengan anggaran Rp48,8 triliun.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa pembangunan IKN dipastikan masuk ke anggaran, meski masih diblokir.
"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Hasan menjelaskan bahwa anggaran pembangunan IKN berada di Otorita IKN, yang saat ini dipimpin oleh mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Beberapa juga ada yang dianggarakan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Anggaran senilai Rp48,8 triliun itu, terang Hasan, menjadi komitmen Prabowo untuk melanjutkan proyek mercusuar tersebut dalam lima tahun ke depan, atau 2025-2029.
Hasan menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan untuk penyelesaian pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), seperti gedung legislatif dan yudikatif.
Baca Juga
Dia turut mengungkap pembangunan IKN juga masih mengharapkan pendanaan dari swasta. "Sisanya nanti akan didorong yang membangunnya adalah swasta," paparnya.
Belum Ada Proyek Baru
Adapun Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku belum ada proyek baru yang dilelang di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akibat adanya efisiensi anggaran Kementerian PU sebesar Rp81 triliun.
Dody menjelaskan, progres proyek IKN masih tersendat lantaran minimnya anggaran yang dialokasikan saat ini. Dirinya bahkan berkelakar anggaran itu saat ini baru bisa digunakan untuk membeli makan siang.
“Kan anggarannya kita diblokir semua, kok tanya progres gimana sih, anggaran yang nggak ada. Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri itu progresnya,” kelakar Dody saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Kamis (6/2/2025).
