Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, CSIS: Belum Ada Kebijakan yang Jelas

Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai pemerintah Prabowo-Gibran belum memiliki kebijakan yang jelas di 100 hari kerja pertamanya.
Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama jajaran Menteri dan Pejabat Setara Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (21/10/2024). Dok BPMI Setpres RI
Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama jajaran Menteri dan Pejabat Setara Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (21/10/2024). Dok BPMI Setpres RI

Bisnis.com, JAKARTA - Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai pemerintah Prabowo-Gibran belum memiliki kebijakan yang jelas di 100 hari kerja pertamanya.

Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri mengemukakan bahwa selama ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hanya memperbanyak retorika yang masif, sementara terkait kebijakan tidak ada yang jelas sampai saat ini.

Padahal, menurutnya, ekonom dan pebisnis serta akademisi perguruan tinggi masih menunggu penerapan kebijakan astacita pemerintahan Prabowo-Gibran yang dulu didominasi dengan perekonomian nasional.

"Hal lain yang patut diperhatikan adalah belum adanya RPJMN yang resmi dan dipublish pemerintah. Padahal pada 2015 lalu, Jokowi awal Januari 2015 RPJMN sudah dipublish kepada masyarakat," tutur Yose di Jakarta, Rabu (22/1).

Yose juga mengakui masih ada berbagai masalah yang merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi, seperti high cost economy, regulatory uncertainty, stagnant growth 10 tahun, climate change, digitalisasi yang akan berpengaruh pada pemerintahan sekarang. 

"Belum lagi kan menghadapi pelantikan presiden USA Trump, yang pasti banyak membawa dampak internasional," katanya.

Yose mengatakan bahwa masyarakat saat ini menunggu arah kebijakan ekonomi pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Yose, sampai saat ini arah kebijakan itu masih belum bisa terbaca dengan baik.

"Kebijakan bukan tidak ada tapi seharusnya ada kebijakan jelas yang mengarah pada penyelesaian berbagai masalah sesuai target pemerintahan. Khususnya pada bidang perdagangan dan sektor industri nasional," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper