Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad mewanti-wanti agar pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dilakukan secara tergesa-gesa (grasah-grusuh) dan harus menunggu arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Ali mengingatkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widiyantini untuk belajar dari rencana pemindahan ASN yang pada 2024 lalu dinilainya gagal total.
Dia bercerita, pada 2024 mulanya MenPAN-RB merencanakan perpindahan ASN terbagi dalam dua tahap yaitu Juli dan September 2024 atau pada jelang dan usai Upacara Peringatan HUT kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Rencana saat itu, terlalu memaksakan kehendak, dan risikonya sangat besar bagi keselamatan kehidupan ASN,” tuturnya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Senin (13/1/2025).
Politikus PKB ini berpandangan demikian lantaran ada dua risiko yang pasti dirasakan ASN ketika pindah ke IKN. Pertama, dampak pembangunan infrastruktur perkantoran dan fasilitas pemukiman/perumahan.
Katanya, ASN sebagai penghuni baru harus beradaptasi dengan cuaca, ketersediaan air dan listrik, akses publik, jalan, pasar, dan sebagainya di IKN sana.
Baca Juga
Kedua, lanjutnya, berkaitan dengan dampak sosial, budaya, pendidikan, keamanan, dan ketertiban. Gus Ali, sapaan akrabnya, menilai butuh effort tinggi bagi ASN untuk meninggalkan lingkungan kehidupan yang sudah mapan dengan hidup di lingkungan baru.
Harus diakui tidak mudah bagi ASN yang sudah lama tinggal di Jakarta bersama keluarga besarnya, lalu harus tinggal di lingkungan baru, kehidupan sosial dan budaya baru dengan tidak membawa seluruh kelurganya,” urainya.
Dengan demikian, Gus Ali menyarankan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN tak cukup hanya dengan janji-janji manis saja, harus juga diertai dengan penguatan mental.
“Akan lebih baik bila disertai motivasi perjuangan, perjuangan sebagai penghuni ibu kota baru yang kelak akan dicatat dalam sejarah bangsa sebagai warga pelopor Ibu Kota Nusantara," sarannya.
Lebih jauh, legislator PKB ini melihat rencana Prabowo berkantor di IKN pada tahun 2028 atau 2029 bilamana infrastruktur lembaga politik telah berfungsi, merupakan langkah yang strategis dan visioner.
“Mestinya menteri-menteri berpikir realistis dan lebih matang. Apalagi APBN 2025 untuk IKN masih sangat minim, Rp 6,3 triliun dari Rp 400,3 triliun yang dianggarkan,” tandasnya.
