Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Basuki Hadimuljono angkat bicara mengenai kabar Presiden Prabowo Subianto yang bakal berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai 17 Agustus 2028.
Basuki mengatakan bahwa setelah pelantikannya sebagai Kepala OIKN, dirinya memang mendapatkan arahan dari orang nomor satu di Indonesia itu untuk menyelesaikan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam kurun 4 tahun.
“Waktu beliau memerintah saya waktu mau menunjuk memang diharapkan 2028 [Prabowo] bisa ke sana. Jadi waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, yang sekarang baru eksekutif,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/12/2024).
Oleh sebab itu, pembangunan untuk infrastruktur yudikatif dan legislatif, kata Basuki, bakal dimulai pada 2025 mendatang.
Khususnya, dalam menyiapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Mulai dari kebutuhan untuk instansi Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), DPR, MPR, dan DPD.
“Kalau yang yudikatif dan legislatif baru akan dimulai 2025 ini. Maka, kalau dimulai dari 2025 ini, paling 2027 selesai. Karena yang sekarang eksekutif selesai Desember ini, tetapi fitur yang dulu kan kemenkonya 4, sekarang kan ada 7 kemenko, maka [kelanjutan pembangunan] nanti kami akan bicarakan,” tuturnya.
Kendati demikian, dia mengamini bahwa dalam waktu dekat Prabowo akan segera mengunjungi IKN. Mengingat Menteri Pekerjaan Umum (PU) sedang mengundang yang bersangkutan untuk hadir di beberapa peresmian dan agenda peletakan batu pertama (groundbreaking).
“[Mungkin] akhir Desember atau awal Januari 2025,” pungkas Basuki.
