Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Golkar siap menerima Presiden ke 7 Joko Widodo alias Jokowi usai tidak lagi dianggap sebagai kader oleh PDI Perjuangan (PDIP).
Sekjen Golkar Sarmuji mengemukakan bahwa Jokowi memiliki hak kebebasan dalam menentukan pilihannya, termasuk pertimbangannya untuk melanjutkan karier politiknya di parpol tertentu.
“Pak Jokowi adalah orang yang merdeka, bebas, beliau bebas menentukan pilihan. Saya meyakini Pak Jokowi pasti akan melakukan pertimbangan banyak, untuk masuk ke partai politik,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/12/2024).
Golkar, kata Sarmuji, akan menerima Jokowi dengan tangan terbuka seperti mereka menerima orang lain juga, jika yang bersangkutan minta untuk bergabung dengan Golkar.
“Orang biasa saja kita terima secara terbuka apalagi seorang mantan presiden. Seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat,” kata dia.
Kendati demikian, Sarmuji tak mengamini bahwa pihaknya akan bertemu dengan Jokowi dalam waktu dekat. Namun, kemungkinan untuk bertemu itu ada karena hubungan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Jokowi.
Baca Juga
“Pasti kalau ada sinyal Pak Jokowi mau merapat Golkar, pasti orang-orang dekat kita akan kasih tahu. Sementara ini sinyalnya belum ada,” ungkapnya.
Tanggapan Gerindra
Sementara itu politkus Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai peluang Jokowi bergabung ke Gerindra usai tidak diakui sebagai bagian dari PDIP.
“Saya gak bisa jawab karena hal ini belum pernah dibahas di dalam partai dan saya tidak bisa mengataskan partai Gerindra dalam menjawab hal ini,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/12/2024).
Kendati demikian, Dasco menekankan bahwa menantu Jokowi yaitu Bobby Nasution sudah memiliki kartu tanda anggota (KTA) Gerindra. Bobby bahkan berpeluang besar akan menjabat sebagai Gubernur Sumatra Utara.
“Seingat saya kalau Pak Bobby itu sudah punya KTA Gerindra, memang pada waktu mendaftar di Pilgub Sumut,” tegasnya.
Dipecat PDIP
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto kemudian menegaskan bahwa Presiden Jokowi beserta keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai.
"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," terang Hasto.
Hasto menambahkan bahwa, keputusan ini diambil karena praktik politik Jokowi dan keluarganya dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak era Bung Karno.
"Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti," tuturnya.
Selain itu, Hasto juga mengatakan demokrasi Indonesia pelan tapi pasti sudah mulai terkikis. Hal itu bisa dilihat dari intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden.
"Sehingga MK meloloskan putra Presiden Ke-7 RI Joko Widodo [Jokowi] Gibran Rakabuking Raka menjadi Wakil Presiden," tuturnya.
Hasto mengatakan dibutuhkan waktu lima kali pemilu presiden untuk memperbaiki kerusakan demokrasi yang disebabkan oleh Presiden Jokowi dan Partai Coklat atau Parcok.
"Apa yang disampaikan PDI Perjuangan ini terinspirasi dari pernyataan Prof. Ikrar Nusa Bhakti yang menegaskan bahwa perlu 5 kali pemilu untuk memperbaiki kerusakan demokrasi akibat Jokowi,” katanya.
