Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Upaya Akhiri Perang Lawan Rusia, Ukraina Desak NATO Berikan Undangan Keanggotaan

Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha mendesak NATO untuk mengeluarkan undangan kepada Kyiv pada pertemuan di Brussels.
Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha saat menghadiri konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy di tengah serangan Rusia ke Ukraina, di Kyiv, Ukraina, 11 September 2024./REUTERS-Alina Smutko
Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha saat menghadiri konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy di tengah serangan Rusia ke Ukraina, di Kyiv, Ukraina, 11 September 2024./REUTERS-Alina Smutko

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha mendesak NATO untuk mengeluarkan undangan kepada Kyiv pada pertemuan di Brussels minggu depan untuk bergabung dengan aliansi militer Barat tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam teks surat yang dilihat oleh Reuters. Surat tersebut mencerminkan dorongan baru Ukraina untuk mendapatkan undangan untuk bergabung dengan NATO, yang merupakan bagian dari rencana kemenangan yang diuraikan Presiden Volodymyr Zelenskiy untuk mengakhiri perang yang dipicu oleh invasi Rusia tahun 2022.

"Undangan itu tidak boleh dilihat sebagai eskalasi. Sebaliknya, dengan pemahaman yang jelas bahwa keanggotaan Ukraina di NATO tidak dapat dihindari, Rusia akan kehilangan salah satu argumen utamanya untuk melanjutkan perang yang tidak dapat dibenarkan ini," tulis Sybiha dalam Surat tersebut dikutip dari Reuters, Sabtu (31/11/2024).

"Saya mendesak Anda untuk mendukung keputusan untuk mengundang Ukraina bergabung dengan Aliansi sebagai salah satu hasil Pertemuan Menteri Luar Negeri NATO pada 3-4 Desember 2024."

Sybiha mengatakan, undangan tersebut harus diberikan kepada Ukraina di dalam perbatasannya yang diakui secara internasional. Menurutnya, hal itu perlu dil lakukan dengan cepat agar Ukraina dapat memperoleh kembali bagian lain dari wilayahnya secara diplomatis.

Zelenskiy mengatakan kepada Sky News yang berbasis di Inggris bahwa menawarkan keanggotaan NATO kepada Ukraina sambil mengizinkan Rusia untuk sementara mempertahankan wilayah yang telah direbutnya dapat menjadi solusi untuk mengakhiri "tahap panas" perang yang telah berlangsung selama 33 bulan.

Ukraina mengatakan bahwa mereka menerima bahwa mereka tidak dapat bergabung dengan aliansi tersebut hingga perang berakhir, tetapi memberikan undangan sekarang akan menunjukkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa mereka tidak dapat mencapai salah satu tujuan utamanya - mencegah Kyiv menjadi anggota NATO.

Sementara itu, para diplomat NATO mengatakan tidak ada konsensus di antara anggota aliansi untuk mengundang Ukraina pada tahap ini. Keputusan semacam itu akan memerlukan persetujuan dari semua 32 negara anggota NATO.

NATO telah menyatakan bahwa Ukraina akan bergabung dengan aliansi dan bahwa negara itu berada di jalur yang "tidak dapat diubah" untuk menjadi anggota. Namun, negara itu belum mengeluarkan undangan resmi atau menetapkan jadwal.

Olga Stefanishyna, wakil perdana menteri Ukraina yang bertanggung jawab atas urusan NATO, mengatakan Kyiv memahami bahwa konsensus untuk undangan bergabung dengan NATO "belum ada" tetapi surat itu dimaksudkan untuk mengirim sinyal politik yang kuat.

"Kami telah mengirim pesan kepada sekutu bahwa undangan itu masih ada, terlepas dari berbagai manipulasi dan spekulasi di sekitarnya," katanya kepada.

Dalam suratnya, Sybiha berpendapat bahwa undangan akan menjadi respons yang tepat "terhadap eskalasi perang Rusia yang terus-menerus yang telah dilepaskannya, yang demonstrasi terbarunya adalah keterlibatan puluhan ribu tentara Korea Utara dan penggunaan Ukraina sebagai tempat uji coba senjata baru". 

Namun, dalam beberapa hari terakhir, para diplomat mengatakan mereka tidak melihat adanya perubahan sikap di antara negara-negara NATO, terutama karena mereka menunggu kebijakan Ukraina di Amerika Serikat - kekuatan dominan aliansi tersebut - di bawah pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump yang akan datang.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper