Bisnis.com, JAKARTA - Hampir 90 anggota parlemen dari Partai Demokrat mendesak Presiden AS Joe Biden untuk memberikan sanksi kepada anggota pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas kekerasan anti-Palestina di Tepi Barat.
Para anggota parlemen mendesak Biden untuk mengirim pesan kepada mitra AS sebelum dia meninggalkan jabatannya. Mereka mengatakan, anggota kabinet Israel, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, telah menghasut kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel di wilayah pendudukan.
“Kami menulis surat ini untuk mengungkapkan keprihatinan kami yang mendalam terhadap meningkatnya kekerasan pemukim, perluasan permukiman, dan tindakan yang diambil untuk melemahkan Otoritas Palestina dan mengguncang Tepi Barat,” kata mereka dalam sebuah surat pernyataan dikutip dari Reuters, Jumat (15/11/2024).
Surat tersebut, yang ditandatangani oleh 17 senator dan 71 anggota DPR, mengatakan pemukim Israel telah melakukan lebih dari 1.270 serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, dengan rata-rata lebih dari tiga serangan kekerasan per hari.
Surat itu tertanggal 29 Oktober tetapi dipublikasikan pada hari Kamis karena anggota parlemen belum mendapat tanggapan dari Gedung Putih, kata tiga anggota Kongres.
Senator Demokrat Chris Van Hollen dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Demokrat Rosa DeLauro dan Sean Casten, yang memimpin upaya surat tersebut, mengatakan kepada wartawan bahwa Biden memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan perintah eksekutif yang ada.
Baca Juga
Mereka mengatakan, Sanksi tersebut akan mengirimkan pesan tidak hanya kepada Israel dan Palestina, tetapi juga kepada sekutu-sekutu AS di belahan dunia lain, bahwa AS akan menolak isu-isu kemanusiaan.
“Kami pikir lebih penting dari sebelumnya bahwa Presiden Biden saat ini menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan menjadi sekedar stempel terhadap tindakan ekstrem pemerintahan Netanyahu,” kata Van Hollen.
Sementara itu, Juru bicara Gedung Putih dan kedutaan Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Amerika Serikat selama beberapa dekade mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina dan mendesak Israel untuk tidak memperluas permukiman.
Tepi Barat adalah salah satu wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967 dan tempat warga Palestina, dengan dukungan internasional, mencari status negara. Sebagian besar negara besar menganggap pemukiman Israel di wilayah tersebut ilegal. Israel membantah hal tersebut, dengan alasan klaim historis atas Tepi Barat dan menggambarkannya sebagai benteng keamanan.
Netanyahu dan sekutunya merayakan terpilihnya kembali Donald Trump pada bulan ini, sekutu Israel yang setia namun terkadang tidak dapat diprediksi. Dalam masa jabatan pertamanya, presiden terpilih dari Partai Republik memberikan kemenangan besar bagi pemimpin Israel.
Selain itu, Smotrich, yang juga menjalankan peran pengawasan kementerian pertahanan terhadap pemukim sebagai bagian dari kesepakatan koalisinya dengan Netanyahu, mengatakan pada minggu ini bahwa dia berharap Israel akan memperluas kedaulatannya ke Tepi Barat yang diduduki pada 2025.
Dia juga akan mendorong pemerintah untuk melibatkan pemerintahan Trump yang akan datang untuk mendapatkan dukungan Washington atas rencana ini.
