Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak bisa lagi memutuskan keputusan strategis menjelang lengser sebagai pemimpin negara pada 20 Oktober mendatang.
Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengaku tinggal 17 hari menjabat, dia tidak bisa memutuskan hal-hal yang bersifat strategis. Sehingga keputusan tersebut bakal diserahkan ke presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.
Hal ini dimaksudkan untuk menjawab permintaan aktivis Alor agar dirinya dapat mencabut kebijakan untuk membuka Moratorium Daerah Otonomi Baru dan menjadikan Pantar Sebagai Kabupaten Baru.
“Nanti ditanyakan ke presiden baru juga pemerintah baru, saya ini tinggal 3 minggu lagi [menjabat] tidak boleh memutuskan hal-hal yang strategis, ya,” ujarnya usai mengunjungi SMKN 1 Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (3/10/2024).
Untuk diketahui, masyarakat NTT berharap pemerintah dapat segera mencabut kebijakan moratorium atau jeda pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Hal itu karena kebijakan tersebut sudah terlalu lama dijalankan yaitu sejak 2014.
Adapun, terdapat beberapa usulan pemekaran dari NTT agar dapat segera diproses, mulai dari calon kabupaten Adonara (Flores Timur), Pantar (Alor), Amfoang (Kupang), Amanatun (Timor Tengah Selatan), Manggarai Barat Daya (Manggarai Barat) dan kota Maumere.
Baca Juga
Harapannya, pemekaran daerah dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah yang terus bertambah dan harus diiringi dengan bertambahnya fasilitas untuk menunjang pembangunan daerah tersebut.
