Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio mengungkapkan bocoran wacana penambahan komisi DPR, Eko menyebut yang awalnya ada 11 komisi nantinya bisa menjadi 13 komisi.
Akan tetapi, lanjut Eko, keputusan final jumlah komisi DPR akan ditetapkan dalam rapat DPR RI yang dimulai pada pukul 15.00 WIB. Kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan partainya siap berapapun jumlah komisi yang ada.
“Ada wacana bahwa katanya dari 11 komisi yang ada menjadi 13, nanti kita lihat jam 3 sejauh mana. Tetapi kami siap dari partai PAN mau 11 komisi oke, 13 komisi juga gak apa-apa. Tadi bocorannya 13 [komisi],” tutur Eko ketika dijumpai di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).
Nantinya, masing-masing anggota DPR dari PAN yang berhasil menempati kursi di Senayan ini akan terbagi ke masing-masing komisi dengan komposisi tiga hingga empat orang.
“Semuanya masing-masing anggota yang sebanyak 48 ini tentunya kita distribusikan, baik komposisinya 3 sampai 4 orang di masing-masing komisi yang ada,” kata Eko.
Eko turut menjelaskan penambahan komisi ini didasarkan pada wacana penambahan jumlah kementerian di Pemerintahan Prabowo-Gibran. Kemungkinan akan ada pemecahan beberapa kementerian, sehingga mitra komisinya pun akan berbeda.
Baca Juga
Misalnya, kata dia, pemecahan dari Kemenkumham yaitu Kementerian Hukum dan Kementerian HAM akan ada di komisi yang berbeda. Kemudian, Kemenparekraf nantinya Kementerian Pariwisata dan Kementerian atau Badan Ekonomi Kreatif akan bermitra dengan komisi yang berbeda juga.
“Artinya kan bisa aja misalnya gini, hukum dan HAM mungkin bisa aja hukum di komisi berapa, HAM-nya di komisi berapa. Atau misalnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pariwisatanya dimana, ekonomi kreatifnya apakah berbentuk kementerian atau berbentuk badan,” ujar Anggota DPR terpilih dari Dapil Jakarta I.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan penetapan jumlah komisi DPR akan dilakukan setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober.
“Karena kita akan mencari informasi dulu dari pemerintah yang baru tentang jumlah nomenklatur kementerian yang akan kita sesuaikan nanti dengan komisi yang ada di DPR,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).
