Bisnis.com, JAKARTA -- Posisi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berada di atas angin setelah memperoleh surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia alias Menkumham.
Sebaliknya, posisi Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya sedang digoyang oleh wacana muktamar luar biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Adapun, pada Rabu (18/9/2024) kemarin Cak Imin telah mengumumkan nama-nama pengurus baru DPP PKB. Ada sosok bos Lion Air, Rusdi Kirana, hingga penambahan jabatan baru Ketua Harian dalam struktur baru DPP PKB.
Pengumuman struktur baru DPP PKB itu mengeliminasi wacana muktamar tandingan yang tak kunjung direalisasikan sekaligus meneguhkan legitimasi Cak Imin yang telah memimpin PKB hampir 20 tahun.“[Isu muktamar tandingan PKB] clear semua, sudah tutup buku,” Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid di Gedung DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).
Wacana muktamar tandingan dimunculkan oleh eks Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy dan Malik Haramain pada Sabtu (24/8/2024) malam di salah satu hotel di Nusa Dua yang tidak jauh dari arena Muktamar PKB.
Malik Haramain menjelaskan atas nama DPP PKB dan dukungan moral para ulama di NU mereka akan menggelar muktamar tandingan di Jakarta pada 2-3 September 2024.
Baca Juga
Alasan adanya muktamar tandingan karena muktamar yang digelar Cak Imin di Bali dinilai cacat hukum dan menutup ruang demokrasi di PKB.
Adapun Jazilul menekankan pihaknya telah menerima surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait pengesahan susunan Dewan Pengurus Pusat PKB periode 2024-2029.
Dengan demikian, dia memastikan tidak ada lagi pihak lain yang bisa mengganggu kepengurusan PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. “Kita sudah turun SK dari Kemenkumham dan kita sudah ada anak pengurus harian milenial, pokoknya kalau di PKB mengalami penyegaran,” tutur dia.
Dalam dokumen yang diterima Bisnis, keputusan tersebut tertuang dalam SK Kemenkumham Nomor M.HH-10.AH.11.02 Tahun 2024 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bakti 2024-2029.
Surat itu ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas pada 26 Agustus 2024 di Jakarta. Lebih lanjut, Jazilul menyebut bahwa berbagai polemik yang muncul seusai Muktamar VI di Bali pada 24-25 Agustus pun sudah selesai.
“Bukan hanya soal urusan yang seperti itu [muktamar tandingan], itu sudah selesai. Kita sudah selesai dan sudah bergerak,” tutup dia.
Muktamar Luar Biasa
Di tengah meredupnya wacana muktamar tandingan, isu Muktamar Luar Biasa alias MLB PBNU justru semakin kencang terdengar. Isu MLB PBNU terjadi ketika hubungan antara elite PKB yang dikomandoi Cak Imin berseteru dengan kubu Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya Ketua Umum PBNU.
Salah satu Anggota Presidium Penyelamat Organisasi dan MLB NU KH Abdussalam Shohib mengungkapkan telah menampung dukungan lebih dari 300 PCNU dan PWNU yang memiliki keresahan dan kegelisahan terhadap pelanggaran PBNU. Mereka sepakat untuk bersama-sama menggelar MLB NU demi menyelamatkan jam’iyyah NU.
“Kami meyakini mayoritas warga dan pengurus NU sebenarnya ingin mengadukan pelanggaran dan kritik atas tindakan penyalahgunaan institusi PBNU, tapi ya agak sungkan. Kebijakan PBNU yang tidak menyenangkan, penuh pelanggaran dan merusak. Ini tidak boleh dibiarkan," ujar Abdussalam dilansir dari Antara.
Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H. Abdullah Latopada meyakini bahwa pengurus cabang maupun wilayah Nahdatul Ulama (NU), tidak ada yang terlibat satupun dalam wacana kegiatan Muktamar Luar Biasa (MLB) abal-abal.
“Saya pastikan tidak ada cabang ataupun wilayah yang ikut. Kan itu hanya wacana yang didengungkan segelintir orang pengangguran,” kata Latopada, melalui keterangan resminya Ahad.
Dia melanjutkan bahwa wacana MLB NU ini, diisukan hanya dari segelintir orang yang tidak bertanggung jawab yang tidak memiliki pekerjaan atau kegiatan, sehingga wacana usang ini diisukan terus didengungkan.
Mantan Ketua PP GP Ansor ini juga menyebutkan bahwa tidak pernah ada rebutan jabatan. Sebab, kata dia melanjutkan, struktur PBNU telah kokoh dan terkonsolidasi hingga bawah. "Mereka ini gerombolan pengangguran. Kami tahu persis siapa dalangnya,” kata dia.
Struktur Baru PKB
Adapun Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengumumkan susunan pengurus PKB hasil muktamar Bali pada hari ini, Rabu (18/9/2024).
Pengurus DPP PKB terdiri dari Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz. Dewan Syuro dipimpin langsung oleh Ma’ruf Amin. Sementara itu, jajaran Dewan Tanfidz akan memimpin seluruh lembaga. Nama pengusaha Rusdi Kirana masuk dalam kepengurusan DPP PKB Cak Imin.
“Dalam hal ini saya mengumumkan yang pertama, sudah kenal kan? Ketua Umum PKB, saya sendiri, A. Muhaimin Iskandar. Yang kedua, Wakil-Wakil Ketua Umum, yang pertama, Ibu Ida Fauziyah, yang kedua Pak Hanif Dhakiri, yang ketiga Cucun Syamsurijal, yang keempat Faisol Riza, yang berikutnya Rano Alfath, dan ditambah satu lagi, tidak bisa hadir Wakil Ketua Umum Rusdi Kirana, juga Jazilul Fawaid,” tutur dia.
Kendati sempat disebut oleh Cak Imin, namun demikian nama Rusdi Kirana belum masuk dalam daftar kepengurusan PKB hasil Muktamar Bali.
Cak Imin menuturkan bahwa dalam struktur pengurus yang baru, pihaknya juga menambah posisi baru yakni ketua harian. Ketua harian akan bertugas untuk mengorganisasi, mengelola, dan melakukan kegiatan manajemen DPP-PKB.
Posisi ini berfungsi langsung mengambil tanggung jawab pengorganisasian dan implementasi program mewakili Ketua Umum dalam sehari-hari.
“Jadi kalau Ketua Harian melaksanakan tugas harian, maka Ketua Umum bertanggung jawab kepada seluruh program secara umum,” pungkasnya.
Adapun, PKB memilih Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Harian yang berusia muda. Jajaran ini terdiri dari tujuh anggota dengan rentang usia 23-29 tahun. Ais Shafiyah Asfar menjadi Ketua Harian.
“Jadi mereka ini mengalami seleksi panjang dari berbagai daerah, ada yang belum berpartai sama sekali, ada yang masih mahasiswa kayak Gibran ini, ada yang sudah mencoba partai-partai, ada yang sudah memang PKB dari awal,” tutur Cak Imin.
