Bisnis.com, JAKARTA - Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh–Sumatra Utara 2024 tengah menjadi sorotan karena sejumlah infrastrukturnya yang diketahui rusak ketika acara masih berlangsung.
Tidak hanya itu, penyelenggaraan PON kali ini diduga adanya penyelewengan anggaran dan yang kini menjadi sorotan adalah besaran anggaran.
Perhelatan olahraga multievent tertinggi di Indonesia itu diselenggarakan empat tahun sekali. Pada tahun ini, anggaran penyelenggaraan PON secara keseluruhan menelan biaya Rp3,94 triliun.
Dilansir dari akun resmi X Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) @KEMENPORA_RI, anggaran penyelenggaraan PON Aceh–Sumut dibagi menjadi dua yakni untuk penyelenggaraan di dua wilayah tersebut. Namun, keduanya sama-sama menggunakan anggaran pemerintah pusat atau APBN Kemenpora dan Kementerian PUPR, serta APBD.
Secara terperinci, anggaran PB PON Wilayah Aceh meliputi Rp270,3 miliar, APBN Kemenpora Rp904,4 miliar, APBN Kementerian PUPR serta Rp640,3 miliar dari APBD, sehingga totalnya mencapai Rp1,8 triliun.
Sementara itu, anggaran PB PON Wilayah Sumut meliputi Rp216,9 miliar, APBN Kemenpora Rp821,07 miliar, APBN Kementerian PUPR serta APBD Rp1,06 triliun. Dengan demikian, total anggaran PON di wilayah Sumut lebih besar yakni Rp2,09 triliun.
Baca Juga
Sumber anggaran dari APBN juga tercatat lebih besar dari yang digelontorkan dari APBD. Dari total Rp3,94 triliun, Rp2,2 triliun di antaranya merupakan nilai anggaran yang bersumber dari APBN, sedangkan Rp1,7 triiliun sisanya bersumber dari APBD.
Pemerintah pun menyiapkan berbagai infrastruktur penting jelang perhelatan PON 2024. Dilansir dari situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total anggaran yang dipakai untuk 18 proyek itu mencapai Rp811 miliar.
Hal itu disampaikan ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan 18 proyek infrastruktur penting yang tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Aceh, Senin (9/9/2024). Presiden mengatakan bahwa sejak 2023, Pemerintah telah memulai pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana dan prasana olah raga untuk mendukung perhelatan PON XXI di Aceh 2024.
Presiden mengungkapkan bahwa total anggaran dalam APBN yang digunakan dalam proyek itu mencapai Rp811 miliar. Untuk itu, Presiden meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten untuk menyiapkan manajemen pengelolaan pemanfaatan fasilitas PON secara profesional, agar venue-venue ini dijaga dengan baik dan dapat digunakan untuk menjaring dan membina atlet-atlet unggul untuk berprestasi lebih baik di tingkat nasional maupun internasional.
Adapun 18 venue yang diresmikan adalah Stadion Harapan Bangsa (SHB), Stadion H. Dimurthala, Lapangan Tenis Jasdam, Lapangan Tenis Polda, Lapangan Tenis Komplek SHB, Lapangan Tenis Lambung, Hall Anggar Komplek SHB, Gedung PABSI Komplek SHB, GOR KONI Aceh, Bale Meuseuraya Aceh, Stadion Mini USK, Lapangan Lambung, dan Kolam Renang Tirta Raya di Kota Bands Aceh.
Selanjutnya Waduk Keuliling Indrapuri dan Lapangan Tembak Rindam Im Mata le di Kabupaten Aceh Besar, Pacuan Kuda Blang Bebangka di Aceh Besar, dan Stadion Sepak Bola Blang Paseh serta Arena Sepatu Roda Pantai Pelangi di Kabupaten Pidie.
Kendati menelan angka triliunan rupiah, anggaran PON XXI Aceh–Sumut belum melebihi anggaran PON XX Papua pada 2021 lalu. Sebelum penyelenggaraan tahun ini, PON terakhir diundur setahun dari seharusnya 2020 karena pandemi Covid-19.
Masih merujuk pada data Kemenpora, anggaran PON XX Papua masih merupakan yang tertinggi dalam lima kali penyelenggaraan PON yaitu tembus Rp10,4 triliun. Anggaran PON XXI di Aceh–Sumut merupakan yang tertinggi ketiga dalam lima kali penyelenggaraan selama 16 tahun terakhir.
Adapun anggaran PON dalam lima kali penyelenggaraan terakhir meliputi Rp4,5 triliun (2008); Rp3,1 triliun (2012); Rp3,1 triliun (2016); Rp10,4 triliun (2021); dan Rp3,94 triliun (2024).
SEDERET KONTROVERSI
Untuk diketahui, penyelenggaraan PON 2024 Aceh-Sumut tengah menjadi sorotan. Semua berawal dari video yang memperlihatkan para atlet voli indoor kesulitan mencapai venue karena lokasi jalan masuk yang saat itu belum diaspal.
Dari video yang mulai viral, Senin (9/9/2024), terlihat air menggenang cukup luas di sekitaran venue akibat hujan deras yang mengguyur.
Alhasil, kondisi jalan menuju venue voli indoor di Kawasan Sport Center Deli Serdang itu amat becek dan licin yang membuat atlet harus menyeberangi papan untuk masuk ke venue.
Tak hanya itu, laga futsal antara tim Sumatra Utara (Sumut) dan Jakarta juga dikabarkan terpaksa dihentikan untuk sementara waktu lantaran venue yang berlokasi di GOR Futsal Disporasu Deli Serdang dan baru direnovasi itu bocor saat hujan, Senin (2/9/2024), siang.
Selain itu, Gedung Serbaguna Disporasu yang jadi venue untuk pertandingan wushu, sempat bocor saat hujan pekan lalu meski telah direnovasi, sampai panitia harus menampung tetesan air menggunakan ember.
Sisi pelayanan juga sempat jadi perbincangan. Dari sisi transportasi PON, missed communication membuat atlet kriket Sumut telat datang ke venue, berujung mereka tak bisa tampil maksimal akibat kurang pemanasan hingga harus menelan kekalahan.
Selain itu, ada pula keluhan soal makanan yang datang terlambat.
Pj Gubernur yang sekaligus Ketua PB PON XXI wilayah Sumut Agus Fatoni dalam konferensi pers beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin mempersiapkan pesta olahraga empat tahunan ini.
"PB PON mempersiapkan dengan sesempurna mungkin, Namun pasti ada kekurangan. Maka kami selalu menyiapkan antisipasi, mitigasi," katanya kepada wartawan, dikutip Selasa (17/9/2024).
Fatoni mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan PON XXI wilayah Sumut.
Namun, dirinya tak sependapat dengan pihak-pihak yang menyebut penyelenggaraan PON tahun ini sebagai yang terburuk.
"Kemarin ada keterlambatan [pengantaran konsumsi ke venue], itu ada. Dan itu terus dilakukan perbaikan. Tapi kalau dibilang terburuk dari seluruh PON yang ada, saya kira itu tidak fair. Pasti ada kelebihan dan kekurangan," lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengatakan, kesiapan Sumut untuk menghelat PON patut mendapat apresiasi.
Dito menyinggung soal lokasi PON yang digelar untuk pertama kalinya di dua provinsi. Di Sumut sendiri, PON dilaksanakan di 10 kabupaten/ kota.
Kendala yang masih ditemukan di lapangan, kata dia, merupakan dinamika dan kekurangan yang tak seharusnya menutup seluruh kinerja panitia.
"Semua yang diviralkan itu sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan kesiapan Sumut yang luar biasa," ujar politisi Golkar itu.
Kendati demikian, Presiden Jokowi berjanji bakal mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut.
"Semua yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah selalu dievaluasi, kalau ada koreksi ya dikoreksi untuk perbaikan-perbaikan ke depan," kata Presiden Jokowi usai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).
Perihal evaluasi terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jokowi menyebut bahwa semua kegiatan pemerintah, termasuk event olahraga seperti PON, akan selalu dievaluasi.
Termasuk juga tentang keluhan sejumlah atlet dan ofisial perihal menu makan yang disiapkan oleh panitia PON XXI.
"Dicek di panitia lah. Nanti tanyakan ke Menpora," tutur Jokowi.
POTENSI PIDANA
Pada perkembangan lain, penegak hukum pun sudah mulai bergerak untuk mengusut dugaan penyelewengan dana PON tahun ini. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan jajarannya siap mendalami dugaan penyelewengan dana dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan penyelewengan dana dalam penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut.
Kapolri Listyo Sigit memastikan Polri siap melakukan penyidikan untuk mengusut dugaan tindak pidana penyelewengan dana tersebut.
Hal itu disampaikan Kapolri usai acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada pejabat TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, Kamis (12/9/2024).
"Saya kira Polri tentunya akan menunggu. Kalau memang ada fakta dan bukti bahwa terjadi penyelewengan dana PON, kami akan mempersiapkan penyidik-penyidik kami untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan," kata Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kamis.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol. Arief Adiharsa menjelaskan bahwa pihaknya akan meninjau lokasi penyelenggaraan PON XXI pada hari Jumat (13/9/2024).
Polri akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang diterjunkan guna mengusut dugaan penyelewengan keuangan tersebut.
"Tim satgas dari Mabes, Jumat, menuju ke lokasi PON XXI, di antaranya untuk memberikan pendampingan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan mendalami hal yang dilaporkan," ujar Arief Adiharsa, Kamis.
Arief menuturkan bahwa langkah Polri tersebut diambil setelah berkoordinasi dengan Menpora Dito Ariotedjo.
"Koordinasi sudah dilakukan melalui satgas pendampingan giat PON XXI Aceh dan Sumatera Utara Mabes Polri," tuturnya.
