Bisnis.com, JAKARTA -- Transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan Prabowo Subianto mulai memakan korban. Sejumlah elite partai politik hingga organisasi profesi harus terpental diganti rezim kepemimpinan yang baru.
Kasus paling anyar terjadi di Kamar Dagang dan Industri alias Kadin. Posisi Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin terancam setelah kubu Anindya Bakrie menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa alias Munaslub Sabtu kemarin.
Arsjad dan Anindya adalah rival yang saling berkompetisi untuk memperebutkan kursi Ketua Umum Kadin pada Musyawarah Nasional tahun 2021 lalu. Kedua tokoh pengusaha tersebut juga berbeda arah dukungan politik pada Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024 lalu.
Arsjad diketahui berada di kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dia bahkan menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional alias TPN Ganjar-Mahfud. Di sisi lain, Anindya tercatat sebagai salah satu pengusaha yang hadir dalam Konsolidasi Nasional 20.000 Pengusaha dan Pekerja untuk Prabowo-Gibran Menangkan Satu Putaran".
Seperti diketahui, Ganjar-Mahfud kalah. Mereka hanya memperoleh suara sekitar 16%. Sebaliknya, Prabowo-Gibran menang dalam kontestasi politik tersebut. Mereka memperoleh suara sekitar 58%. Prabowo-Gibran rencananya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024.
Pasca Pilpres 2024, arah politik memang berubah. Sejumlah lembaga baik itu partai politik maupun organisasi profesi digoyang isu suksesi. Sebelum Kadin, ada Golkar yang secara tiba-tiba memajukan jadwal Musyawarah Nasional alias Munas. Berikut catatan lengkapnya:
Baca Juga
Suksesi Golkar ke Bahlil
Munas Golkar menunjuk secara aklamasi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum yang baru. Bahlil menggantikan posisi Airlangga Hartarto yang juga secara tiba-tiba mengundurkan diri.
Tidak jelas apa alasan Airlangga mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Golkar. Padahal, catatan Golkar di bawah Airlangga cukup mentereng. Pada Pemilu 2024 lalu, Airlangga berhasil menempel ketat PDI Perjuangan (PDIP). Mereka memperoleh 102 kursi atau hanya terpaut 8 kursi dari PDIP sebagai partai pemenang pemilu.
Di sisi lain, pergantian kepemimpinan Golkar telah mengubah konstelasi politik, khususnya Pilkada 2024. Sejumlah kader Golkar senior Golkar tidak bisa maju sebagai sebagai calon kepala daerah karena mereka memilih mengajukan calon dari Koalisi Indonesia Maju alias KIM.
Kasus Airin Rachmi Diany yang sempat dicabut rekomendasinya oleh Bahlil hingga kasus Arinal Djuanidi, petahana alias incumbent Gubernur Lampung yang hampir saja tidak maju Pilgub Lampung. Menariknya, untuk Airin, Bahlil akhirnya memutuskan memberikan rekomendasi kepada Airin.
Sebaliknya Arinal Djunaidi yang merupakan Ketua DPD Golkar Lampung memilih maju sebagai calon gubernur melalui PDI Perjuangan alias PDIP.
Selain di tingkat provinsi, perubahan kepemimpinan di internal Golkar juga mengubah peta politik tingkat kabupaten maupun wali kota. Ada sosok Sekar Tanjung dan Dico Ganinduto yang batal maju dalam Pilkada 2024.
Sekar yang merupakan putri dari politkus senior Golkar, Akbar Tandjung, batal maju karena mengikuti arahan dari DPP Golkar. Dia rencananya akan maju sebagai calon Wali Kota Solo. Sementara itu, Dico juga batal diusung Golkar sebagai calon Wali Kota Semarang.
Sekar dan Dico tergusur oleh calon dari Koalisi Indonesia Majubalis KIM.
Ontran-ontran PKB
Setali tiga uang dengan Golkar, PKB juga diancam bayang-bayang suksesi setelah kubu yang didukung oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama alias PBNU mulai ancang-ancang menggelar muktamar tandingan PKB. Isu muktamar tandingan muncul pasca PKB kembali memilih Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum dalam Muktamar Bali.
Belum usai isu muktamar tandingan PKB, muncul upaya untuk menggelar Muktamar Luar Biasa PBNU. Isu Muktamar Luar Biasa PBNU mencuat di tengah panas dingin hubungan Cak Imin dengan elite PBNU antara lain Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Gus Ipul telah diangkat menjadi Menteri Sosial oleh Jokowi.
Adapun Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengenai kepengurusan baru PKB telah terbit. Itu artinya persoalan PKB diklaim telah selesai.
“Ya pastilah, otomatis selesai lah. Itu kan administrasi saja, udah selesai,” terangnya Cak Imin.
SK Kepengurusan PDIP
Selain konflik dua partai tersebut, kepengurusan DPP PDIP untuk perpanjangan masa bakti 2024 hingga 2025 digugat di PTUN. Kepengurusan DPP PDIP itu sejak awal memperoleh sorotan karena memasukan beberapa tokoh yang kerap melontarkan kritik kepada pemerintahan Jokowi.
Jokowi adalah bekas kader PDIP. Namun hubungan antara keduanya terus merenggang karena manuver politik keluarga Jokowi pada Pilpres 2024 lalu. Hubungan PDIP dan Jokowi kian panas menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada. Ada dugaan bahwa berbagai kisruh politik itu erat kaitannya dengan presiden Jokowi.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan bahwa pihaknya menganggap gugatan itu sebagai sebuah langkah politik yang keterlaluan, bukan upaya hukum murni.
"Tidak ada kerugian apapun, baik moril maupun materil bagi penggugat. Gugatan ini lebih kelihatan sebagai upaya 'penyerangan' terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)," ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu (11/9/2024).
Namun demikian, kabar itu segera dibantah. Soal cawe-cawe kepengurusan PDIP, misalnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana memastikan bahwa Jokowi tidak pernah "cawe-cawe" pada perpanjangan masa bakti sejumlah pengurus PDIP.
"Terkait dengan narasi yang diangkat dan dikembangkan oleh sebuah media yang menyebutkan Presiden cawe-cawe pada perpanjangan masa bakti pengurus PDIP, cerita yang diangkat oleh media tersebut sama sekali tidak benar," ujar Ari belum lama ini.
Adu Kuat Ketua Umum Kadin
Menariknya, isu munaslub tidak hanya menerpa partai politik. Organisasi profesi sekelas Kadin tidak luput dari gelombang munaslub pasca Pilpres 2024. Munaslub Kadin berupaya mendongkel Arsjad Rasjid dan memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin.
"Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD/ART dan kemarin sudah berjalan,” kata Anindya.
Tak tanggung-tanggung, sehari berselang, kubu Anindya Bakrie langsung mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia alias Menkumham Supratman Andi Agtas dalam sebuah sarasehan.
Supratman merepresentasikan posisi pemerintah. Sebaliknya, kubu Arsjad Rasjid bahkan tidak bisa memasuki kantor Kadin saat akan menggelar konferensi pers. "Itu hak kita dan seharusnya tidak ada yang bisa melarang kita untuk masuk ke kantor tersebut," ujar Arsjad.
Adapun Supratman bahkan mengaku sedang mempercepat penyusunan Keputusan Presiden alias Keppres pengesahan kepengurusan Kadin versi Munaslub Jakarta yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umun. Setelah proses harmonisasi selesai, draf Keppres itu segera dikirim ke meja Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
"Kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama," kata Politikus Gerindra tersebut.
