Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memeriksa Wakil Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Yoseph Aryo Adhie Dharmo dalam perkara dugaan suap proyek jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).
Pemeriksaan Aryo dilakukan pekan lalu, Kamis (18/7/2024), atau sehari sebelum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga dipanggil dalam kasus yang sama. Seperti halnya juga Hasto, Adhie tidak dipanggil dalam kaitannya sebagai Wasekjen PDIP namun sebagai karyawan swasta.
"Secara prinsip saksi tersebut dipanggil dan ditanyakan terkait pengetahuan yang bersangkutan seputar proses pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub saja dan tidak di luar itu," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Senin (22/7/2024).
Tessa enggan memerinci lebih lanjut ihwal apa yang didalami dari keterangan Adhie. Dia menyebut substansi pemanggilan sudah masuk ke materi penyidikan sehingga tidak bisa diungkap ke publik.
Di sisi lain, Adhie justru memberikan keterangan berbeda saat memberikan keterangan ke wartawan di Yogyakarta, Sabtu (20/7/2024). Menurut salah satu petinggi DPP PDIP itu, dia memberikan keterangan kepada penyidik soal operasional Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.
Adhie menceritakan saat itu dia diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf. Adapun tim pemenangan Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya saat itu dipimpin oleh Ketua Erick Thohir dan Sekjen Hasto Kristiyanto.
Baca Juga
Dia lalu mengklaim pemanggilannya oleh penyidik KPK di kasus DJKA berkaitan turut menyangkut peran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
“Pemeriksaan dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie, dikutip dari siaran pers.
Menurut politisi tersebut, pertemuannya dengan Menteri Budi Karya saat itu berkaitan dengan kapasitasnya sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maurf. Kepada Budi Karya, terang Adhie, dia melaporkan adanya beberapa operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Maruf yang beralamat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, yang harus ditindaklanjuti.
“Karena pembentukan Rumah Aspirasi di awal sebagaimana arahan Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangan bahwa operasional Rumah Aspirasi di-handle oleh Pak Budi Karya Sumadi. Penugasan saya menghadap Pak Budi Karya Sumadi atas perintah Bapak Hasto Kristiyanto dalam kapasitas sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin,” ungkapnya.
Adapun Hasto kemudian dipanggil dalam kasus yang sama, sehari setelah pemeriksaan Adhie. Namun, dia tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.
Pihak Hasto mengakui adanya surat pemanggilan dari penyidik KPK untuk pemeriksaan. Politisi itu disebut akan tetap menghormati proses hukum yang bergulir di KPK.
Meski demikian, Hasto disebut belum bisa memenuhi panggilan penyidik KPK karena info pemanggilan itu baru diterima pada hari yang sama dijadwalkan pemeriksaan.
"Untuk undangan klarifikasi Mas Hasto sebagai saksi belum bisa dipenuhi karena baru mendapatkan info panggilan pagi tadi sedangkan sudah ada jadwal kegiatan lainnya hari ini," ujar tim hukum Hasto sekaligus Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).
