Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengatakan bahwa bersama KBRI Dhaka memantau situasi keamanan di Bangladesh selama berlangsungnya bentrokan hebat, di negara itu. Kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) pun dinyatakan aman.
Demonstrasi berujung bentrok terjadi di Bangladesh lantaran pemerintahnya memberlakukan sistem kuota untuk penerimaan pegawai negeri di negara itu.
Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan bahwa KBRI Dhaka telah menjalin kontak dengan para WNI di Bangladesh.
"Hingga saat ini kondisi mereka tetap aman dan selamat," katanya, kepada awak media, pada Jumat (19/7/2024).
Dia menyampaikan bahwa KBRI juga telah memberikan imbauan kepada komunitas WNI untuk tetap waspada, menghindari kerumunan massa, mematuhi arahan dari otoritas setempat dan segera menghubungi hotline KBRI Dhaka jika menghadapi situasi darurat.
Adapun dia mengungkap bahwa berdasarkan data lapor diri KBRI Dhaka mencatat terdapat 563 WNI yang menetap di Bangladesh.
Baca Juga
Kemlu dan KBRI Dhaka akan terus memonitor situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi keselamatan WNI.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa demonstrasi tersebut telah mempengaruhi akses transportasi umum dan mengakibatkan munculnya korban jiwa.
"Kemlu dan KBRI Dhaka memantau dari dekat situasi keamanan di Bangladesh selama berlangsungnya demonstrasi yang menuntut penghapusan sistem kuota penerimaan pegawai negeri," ucapnya.
Seperti diketahui, demonstrasi menentang pemberlakuan sistem kuota dalam penerimaan pegawai negeri terjadi di Bangladesh, dan berujung bentrok.
Banyak dari mahasiswa membawa tongkat dan batu untuk melawan aparat kepolisian dalam unjuk rasa di Ibu Kota Dhaka, pada Kamis (18/7/2024).
Sedangkan, pihak otoritas di negara itu memutus sementara koneksi internet untuk meredam unjuk rasa, dan data menunjukkan 10 orang tewas dalam bentrok dengan aparat kepolisian, pada pekan ini.
Adapun demonstrasi tersebut dipicu tingginya angka pengangguran di Bangladesh. Hampir satu perlima dari total populasi 170 juta jiwa di negara itu tidak sekolah atau tidak bekerja.
