Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai banyaknya platform dan aplikasi di badan pemerintahan saat ini justru menghambat pelayanan terhadap masyarakat.
Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia atau INA Digital di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).
Orang nomor satu di Indonesia itu pun menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi seharusnya dapat melayani dan tak mempersulit atau memperlambat kebutuhan serta manfaat yang harus diterima masyarakat.
“Namun, bagaimana bisa lebih mudah kalo di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten/kota ada kurang lebih 27.000 aplikasi yang berjalan sendiri, kerja sendiri, tak akan mungkin mempermudah mempercepat, justru tumpang tindih,” tuturnya dalam forum tersebut.
Menurutnya, agar Negara dapat meningkatkan daya saing di tingkat global, maka pemerintah seharusnya memperkuat infrastruktur digital untuk masyarakat (digital public infrastructure).
Dia mengibaratkan bahwa infrastruktur digital semacam jalan tol untuk mendigitalisasi pelayanan publik serta memperkuat teknologi di tingkat pemerintahan (government technology/govtech).
Baca Juga
“Sehingga, saya titip setiap Kementerian/Lembaga dan Pemda harus bersama melakukan integrasi dan interoprobabilitas data. Tidak boleh ada lagi alasan ini itu. Tidak akan maju kita kalo egosentris dipelihara, tinggalkan praktek-praktek lama, tinggalkan mindset-mindset lama,” pungkas Jokowi.
