Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari alias Tobas mengecam aksi intimidasi dan pembubaran paksa People's Water Forum (PWF) 2024 oleh organisasi masyarakat Patriot Garuda Nusantara (PGN) di beberapa titik di Provinsi Bali.
PWF yang diadakan secara kolektif dengan tujuan mewujudkan keadilan air merupakan 'tandingan' perhelatan World Water Forum (WWF) ke-10 yang digelar oleh pemerintah di Bali. Tobas tidak habis pikir karena pihak kepolisian seakan lepas tangan dengan aksi pembubaran paksa PWF.
"Saya meminta pihak Kepolisian Republik Indonesia memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi setiap pihak yang sedang menjalankan haknya untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara damai seperti dalam kegiatan PWF 2024 ini," kata Taufik Basari dalam keterangannya, Rabu (22/5/2024).
Dia meminta polisi melakukan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan intimidasi dan menghalang-halangi kegiatan diskusi masyarakat tanpa pandang bulu.
Apalagi, lanjutnya, ada penghadangan terhadap Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dan United Nation Special Rapportour (Pelapor Khusus Persatuan Bangsa-bangsa) Pedro Arrojo ketika ingin jadi pembicara dalam PWF pada Selasa (21/05/2024) kemarin di Hotel Oranjje, Denpasar, Bali.
Pihak ormas berdalih PWF mengganggu gelaran WWF yang sedang berlangsung di Bali dan tidak sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali.
Baca Juga
"Bukan begini cara menjadi tuan rumah sebuah kegiatan internasional. Tunjukkan Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang selalu memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya," kata Tobas.
Mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berpendapat, pembubaran diskusi yang diselenggarakan kelompok masyarakat sipil sekaligus pembungkaman kebebasan berpendapat di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi WWF ini justru jadi catatan memalukan untuk Indonesia.
Tobas pun meminta agar pemerintah pusat dan daerah turun tangan menjamin agar ke depan tidak ada lagi gangguan terhadap diskusi-diskusi yang dilakukan masyarakat sipil. Dengan demikian, demokrasi memang benar-benar berjalan di Indonesia.
