Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Budi Waseso menyampaikan bahwa peraturan yang menjadikan pramuka tidak lagi menjadi ekstrakurikuler wajib harus dicabut.
Peraturan yang dimaksud Buwas yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No.12/2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Salah satu isi aturan tersebut yakni keikuterstan siswa-siswi dalam pramuka bersifat sukarela. Buwas menilai pramuka sudah ada sebelum kemerdekaan. Keputusannya, lanjut Buwas, ada di tangan generasi mudaHal itu disampaikan olehnya usai dikukuhkan Presiden sebagai Ketua Kwarnas.
"Kita dilantik oleh presiden dan presiden sebagai pembimbing nasional gerakan pramuka jadi kita lihat. Keputusan itu kan ada keppres, jadi saya kira kita mengacu pada keputusan yang tertinggi," terangnya kepada wartawan usai dikukuhkan sebagai Ketua Kwarnas oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Untuk itu, Buwas menilai Permendikbud yang meniadakan kewajiban keikutsertaan pramuka bagi para siswa-siswi harus dicabut.
Mantan Direktur Utama Perum Bulog itu mengaku, Presiden Jokowi memberikan arahan agar pramuka terus dilakukan sebagai pembinaan karakter generasi muda termasuk bela negara. Buwas yakin Jokowi juga akan memberikan perhatian kepada Permendikbud yang dibentuk oleh menterinya sendiri, Nadiem Makaarim.
Baca Juga
Buwas juga menyebut, polemik Permendikbud itu juga sudah dibahas oleh Komisi X DPR. Untuk itu, dia meminta agar seluruh pihak menunggu bagaimana hasil pembahasan di DPR.
"Tetapi pada prinsipnya karena pramuka itu tidak ekstrakurikuler tetapi wajib pendidikan kepramukaan itu. Jadi, menurut saya keputusan menteri itu harus dibatalkan atau dicabut," tuturnya.
Sebelumya, pada rapat bersama dengan Komisi X DPR, Mendikburistek Nadiem Makarim menyatakan pembelajaran pramuka akan dimasukkan ke dalam Kurikulum Merdeka usai tidak lagi menjadi ekstrakurikuler wajib. Nadiem membantah pihaknya ingin menghapus Pramuka dari sekolah.
Menurutnya, Kemendikbudristek malah ingin menaikkan derajat Pramuka lewat penghapusannya sebagai ekstrakurikuler wajib.
"Saya anak Pramuka, saya SD Pramuka, saya masih ingat pengalaman melakukan dan berkemah dan jurit malam di SD, itu satu hal yang membuat saya menjadi memori yang paling positif di SD," ujar Nadiem dalam rapat bersama dengan DPR, beberapa hari lalu.
Oleh sebab itu, pihaknya ingin Pramuka dimuat dalam kurikulum, bukan hanya menjadi ekstrakurikuler. Pendiri dari Gojek itu ingin nilai-nilai kepramukaan bisa mendarah daging di anak-anak sekolah.
"Kita meningkatkan status pramuka dari yang tadinya hanya ekstrakurikuler untuk muatannya itu bisa masuk ke dalam kurikulum merdeka," tegasnya.
Kabar mengenai rencana peniadaan kewajiban untuk ikut serta pramuka juga sempat ditentang mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dia magar mempertimbangkan untuk tidak menghapus Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib.
Dalam cuitan melalui platform media sosial X, Kamis (4/4/2024), Mahfud membuat pernyataan terbuka kepada Nadiem agar Pramuka tetap diberikan tempat penting di sekolah.
"Jadikan Pramuka sbg Ekskul wajib. Sy alumni Pramuka Gudep 449 Yogyakarta. Saat di Polhukam saya malah mengusulkan agar Pramuka dikuatkan posisinya dan dinaikkan aggarannya," ujarnya melalui akun @mohmahfudmd.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyampaikan bahwa filosofi pendidikan di Indonesia yakni untuk mencerdaskan kehidupan yang mencakup otak dan watak, intelektualitas dan moralitas, serta keterampilan (skill) dan kelembutan hati.
"Di Pramuka anak-anak mendapatkan persahabatan, cinta sesama, cinta alam, cinta tanah air, dan lain-lain yang manusiawi dan Indonesiawi. Tolong, Pak," tulis Mahfud dalam cuitannya.
