Bisnis.com, JAKARTA - Habib Rizieq Shihab turut buka suara terkait film dokumenter Dirty Vote setelah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 di TPS 47 Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Rizieq mengatakan bahwa yang disajikan dalan film tersebut merupakan sebuah keprihatinan. Dia pun menyesalkan ada pihak-pihak yang melaporkan sutradara ataupun pemeran film tersebut.
"Saya juga menyesalkan sekali kalau ada pihak-pihak yang melaporkan hal itu. Ini kan negara demokrasi, negara demokrasi kan orang boleh berpendapat selama pendapat itu didukung dengan data," ujarnya kepada awak media, Rabu (14/2/2024)
Apalagi, kata Rizieq, pemeran yang terlibat dalam film Dirty Vote merupakan para ahli hukum tata negara yang memiliki data dan kemudian dirangkum. Oleh karena itu dia menilai adanya perbedaan persepsi terkait fiilm tersebut merupakan persoalan lain.
"Soal beda persepsi atau dalam menafsirkan, itu soal lain. Kita hargai apa yang sudah disampaikan oleh mereka yang terlibat dalam film tersebut," ujarnya.
Film Dirty Vote resmi dirilis pada Minggu (11/2/2024) atau bertepatan dengan masa tenang Pemilu 2024. Dhandy Dwi Laksono, sutradara film ini, menjelaskan Dirty Vote digarap dalam waktu sekitar 2 minggu yang mencakup riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.
Baca Juga
Pembuatannya melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Dirty Vote membahas tentang bagaimana munculnya dugaan kecurangan dalam pemilu, terutama menuju Pemilu 2024 yang dilakukan oleh para calon presiden dan wakil presiden hingga institusi pemerintah seperti Mahkamah Konstitusi, KPU, dan Bawaslu.
Kemunculan film dokumenter tersebut juga memantik komentar dari berbagai pihak hingga disebut menyudutkan pihak tertentu, bahkan dicap sebagai film "fitnah" walaupun 80% isinya adalah kliping data.
Film ini dibintangi oleh tiga Ahli Hukum Tata Negara, Zainal ARifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti. Ketiganya kini dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Forum Komunikasi Santri Indonesia (Foksi).
Dandhy mengungkapkan bahwa ide pertama pembuatan film ini berawal dari kegelisahan banyak orang yang melihat berita soal kecurangan pemilu yang sudah menjadi makanan sehari-hari.
"Mulai dari soal menteri yang kampanye, menteri yang tak malu-malu mengatakan bantuan sosial dari presiden. Kok kayaknya kita jadi hancur standar normalnya," ujarnya, dalam Wawancara Eksklusif Sutradara Dirty Vote di akun Youtube Indonesia Baru.
