Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ganjar Angkat Bicara soal Transaksi Ilegal dalam Kampanye Pemilu 2024

Ganjar Pranowo menilai transaksi dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus transparan dan akuntabel.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo (keempat kanan) berdialog dengan generasi milenial dan GenZ di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023). Dalam dialog tersebut Ganjar mendengar keluhan kaum muda seperti sulitnya mencari lapangan pekerjaan hingga membangun bisnis serta memberikan motivasi kepada mereka agar dapat berprestasi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Spt.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo (keempat kanan) berdialog dengan generasi milenial dan GenZ di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023). Dalam dialog tersebut Ganjar mendengar keluhan kaum muda seperti sulitnya mencari lapangan pekerjaan hingga membangun bisnis serta memberikan motivasi kepada mereka agar dapat berprestasi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Spt.

Bisnis.com, JAKARTA - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai transaksi dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus transparan dan akuntabel.

Pernyataan itu menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kampanye Pemilu 2024.

"Semuanya harus transparan, harus legal, akuntabel," ujarnya ditemui usai melakukan diskusi dengan generasi milenial dan generasi Z di Bekasi, Jumat (15/12/2023) malam.

Menurutnya, temuan PPATK itu menjadi peringatan semua pihak bahwa setiap transaksi yang tidak legal (legal) akan membahayakan bagi pihak-pihak yang dimaksud.

"Saya kira apa yang disampaikan PPATK memberikan warning kepada semuanya," ucapnya.

Dia berharap peserta Pemilu 2024 untuk melakukan evaluasi internal serta menindaklanjuti temuan PPATK.

"Mudah-mudahan semuanya bisa membenahi kalau ada yang tidak beres," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilu 2024 meningkat 100 persen di semester II 2023.

“Kita lihat transaksi terkait dengan pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kita dalami,” kata Ivan usai menghadiri acara "Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara" di Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Menurutnya, PPATK menemukan bahwa beberapa kegiatan kampanye dilakukan tanpa pergerakan transaksi dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

"Artinya ada ketidaksesuaian. Pembiayaan kampanye dan segala macam itu dari mana kalau RKDK tidak bergerak? Kita melihat ada potensi seseorang mendapatkan sumber ilegal untuk membantu kampanye," kata Ivan.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper