Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Aturan Turunan UU Kesehatan Rawan Minim Partisipasi Publik

Berdasarkan rencana awal Kemenkes, akan terdapat 108 aturan turunan UU Kesehatan yang didominasi bentuk PP yang ditargetkan selesai pada September 2023.
GeNose C19 adalah alat pendeteksi virus corona yang dikembangkan para peneliti di Universitas Gajah Mada dan sudah mendapatkan Izin Edar dari Kementerian Kesehatan. /KEMENTERIAN BUMN
GeNose C19 adalah alat pendeteksi virus corona yang dikembangkan para peneliti di Universitas Gajah Mada dan sudah mendapatkan Izin Edar dari Kementerian Kesehatan. /KEMENTERIAN BUMN

Bisnis.com, JAKARTA – Penyusunan peraturan turunan Undang-Undang (UU) Kesehatan yang tengah dikebut memunculkan kekhawatiran minimnya partisipasi publik. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta menjalankan praktik transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Sarmidi Husna mengatakan peraturan turunan sebuah UU seperti Peraturan Pemerintah (PP) adalah berkaitan dengan kepentingan publik, terlebih PP untuk UU Kesehatan.

Berdasarkan rencana awal yang diumumkan Kemenkes, akan terdapat 108 aturan turunan UU Kesehatan yang didominasi bentuk PP yang ditargetkan selesai pada September 2023. Sementara UU Kesehatannya baru diundangkan pada 8 Agustus 2023 setelah disahkan DPR pada 11 Juli 2023.

Sarmidi mengkhawatirkan minimnya partisipasi para pemangku kepentingan dan publik dalam terlibat penyusunan aturan turunan tersebut

“Minimnya partisipasi publik juga berpotensi menciptakan cacat peraturan. Bukan dari sisi administrasi namun secara moral,” jelasnya dalam keterangan, Jumat (1/9/2023).

Oleh karena itu, Sarmidi mendorong untuk segera mensosialisasikan aturan turunan UU Kesehatan kepada publik. Menurutnya, jika saat penyusunan UU-nya saja sudah banyak dinilai terlalu kecil membuka ruang partisipasi publik, maka saatnya pemerintah untuk memperbaikinya dalam penyusunan PP dan aturan turunan lainnya.

Sarmidi melanjutkan, UU Kesehatan menyangkut kepentingan banyak orang, seperti pasal-pasal yang menyangkut tembakau.

“PP harus dikawal. Dalam pembahasan yang berkaitan dengan pasal zat adiktif, misalnya, ada perhatian terhadap industri tembakau dan petani tembakau. Hal ini karena pasal itu menyangkut kepentingan banyak orang,” ujarnya.

Sebelumnya, Kemenkes mengungkapkan bahwa Undang-undang tentang Kesehatan yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi UU Nomor 17 tahun 2023 membuka kesempatan dokter lulusan luar negeri untuk praktik di dalam negeri.

“Ya, itu [dokter lulusan luar negeri praktik di Indonesia] termasuk dalam UU Kesehatan yang baru,” ujar Siti Nadia Tarmizi selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, kepada Bisnis (9/8/2023).

Kesempatan ini dibuka melalui Program Dokter Spesialis Lulusan Luar Negeri (LLN), program adaptasi yang diperuntukkan bagi dokter spesialis berkewarganegaraan Indonesia.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Farid Firdaus
Editor : Farid Firdaus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper