Bisnis.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan masih akan mendukung pencapresan Anies Baswedan di Pilpres 2024, meski belakangan muncul kabar mantan gubernur DKI Jakarta itu memilih calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya secara sepihak.
Ketua DPP PKS sekaligus anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Almuzammil Yusuf menjelaskan, berbagai upaya telah mereka lakukan untuk mencari titik temu soal penentuan cawapres untuk Anies namun belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama.
PKS, lanjutnya, maaih tetap akan merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII yaitu resmi mendukung dan mengusung Anies sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.
"Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut," ujar Almuzammil dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).
Dia mengatakan, PKS masih berpegang pada kesepakatan dalam piagam yaitu penentuan cawapres ada di tangan Anies. Di samping segala kontroversinya, Almuzammil berharap Pemilu 2024 dapat berjalan jujur dan damai.
"Semoga Allah SWT meridhoi langkah dan perjuangan kita bersama dalam mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera dan bermartabat," tutupnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menjelaskan bakal calon presiden Anies Baswedan secara sepihak telah menerima Cak Imin menjadi cawapresnya. Padahal, awalnya Anies sudah berkomitmen akan pilih Ketua Umum Partai Demokrat gus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapresnya.
Menurut Riefky, pemilihan Cak Imin sesuai arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. "Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," ujar Riefky dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).
Menyikapi hal itu, lanjutnya, Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Dia menyebutnya AD/ART Partai Demokrat menegaskan penentuan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Riefky pun menyebut Anies telah mengkhianati semangat perubahan dan piagaman Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Demokrat, NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," tutupnya.
