Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyerukan negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, RRT, Afrika Selatan) untuk mengedepankan hak pembangunan setiap negara dan multilateralisme.
Dia menyampaikan seruan itu secara virtual dalam pertemuan negara-negara BRICS, dengan negara-negara mitra di Cape Town, Afrika Selatan, pada Jumat (2/6/2023).
Retno menekankan bahwa saat ini dunia berada dalam situasi yang semakin terbelah ke dalam blok-blok yang saling berlawanan.
Menurutnya, tatanan dunia yang berdasarkan peraturan kini kehilangan makna, karena setiap negara fokus mengejar kepentingan masing-masing.
Dia menegaskan bahwa kerja sama internasional telah gagal mengatasi tantangan global, dan menurunnya kepercayaan terhadap efektivitas multilateralisme.
“Jika tren ini terus berlanjut, negara berkembang yang akan paling dirugikan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki tatanan global yang tidak sehat ini, dan BRICS berpotensi menjadi kekukatan yang positif untuk itu,” kata Retno dalam keterangan resmi tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI.
Baca Juga
Lebih lanjut, ada dua hal yang perlu didorong oleh negara-negara BRICS.
Pertama, memperjuangkan hak pembangunan setiap negara.
“Kita semua ingin memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan menjadi negara maju, tetapi
kita tidak dapat melakukannya jika hak atas pembangunan terus dilanggar,” ujarnya.
Dia menekankan bahwa berdasarkan sejarah, negara berkembang banyak mengalami ketidakadilan ekonomi.
Menurutnya, negara-negara Global South berhak untuk menjadi bagian dari rantai pasok global dan bebas dari diskriminasi perdagangan dan perangkap utang.
Isu tersebut juga telah diangkat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan KTT G7 di Hiroshima beberapa waktu lalu.
“Saya harap BRICS dapat ikut mendukung upaya ini dan tidak menjadi bagian dari ketidakadilan ekonomi,” lanjutnya.
Kedua, memperkuat multilateralisme.
Menlu Retno mengatakan bahwa agar dapat berfungsi dengan baik, multilateralisme harus infklusif dan sesuai dengan tujuan, maka tata kelola global perlu diperkuat dan direformasi.
“Reformasi tersebut harus mempertimbangkan suara dan kepentingan negara-negara berkembang. BRICS dapat menjadi katalis untuk reformasi ini,” katanya
