Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menilai kabar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditawari posisi menteri untuk menjegal pembentukan koalisi antara PKS-NasDem-Demokrat (Koalisi Perubahan) sangat licik.
Willy bingung, padahal PKS sudah menyatakan sikap akan tetap jadi oposisi pemerintah Joko Widodo (Jokowi) hingga akhir, namun tetap saja dirayu.
"PKS itu sudah men-declare dirinya oposisi dan ibarat mau berbuka, ini sudah azan asar, sebentar lagi sudah azan magrib [deklarasi koalisi]. Terus mereka ditawari seperti itu? Dan mereka sudah statement ini [tetap jadi oposisi]. Ini narasi yang benar-benar picik," ujar Willy kepada awak media di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Dia juga tak habis pikir jika pihak pemerintah menawari PKS jatah menteri hanya untuk menggagalkan Koalisi Perubahan. Jika benar, dia merasa pemerintahan sangat pragmatis dan transaksional.
"Apakah benar moralitasnya seperti itu? Jadi saya dan kawan-kawan di Koalisi Perubahan bersepakat untuk mengatakan inilah orang orang yang berpolitik dengan narasi yang picik, inilah orang orang yang berpolitik dengan hitam, kotor, dan kumuh," jelasnya.
Willy merasa, isu tersebut merugikan dua nama sekaligus, baik dari pemerintah maupun PKS sendiri. Padahal, dia berharap politik itu harus berhadapan.
Baca Juga
Dia berpendapat, isu-isu seperti pemberian jatah menteri ke PKS membuat politik menjadi jelek di mata masyarakat banyak.
"Kalau narasi-narasi ini yang berkumpul pantas orang tidak mau berpartisipasi pada proses politik, pantas kemudian politik dijauhi, pantas kemudian politik menjadi hitam dan kotor karena isinya teror," ucap Willy.
Di sisi lain, Juru Bicara PKS Muhammad Kholid telah menjawab terkait isu penawaran posisi menteri. Kholid menegaskan pihaknya akan tetap jadi oposisi hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.
“Hasil keputusan Musyawarah Majelis Syuro menegaskan, bahwa PKS tetap di luar pemerintahan atau oposisi. Keputusan tersebut mengikat kepada seluruh anggota, pengurus, dan pimpinan,” jelas Kholid lewat pesan singkat, Jumat (28/10/2022).
Dia pun menggarisbawahi bahwa isu yang beredar tak benar, sebab keputusan Majelis Syuro sudah tak bisa diganggu gugat.
“Sepengetahuan dari kami tidak ada. Presiden PKS Ahmad Syaikhu tidak pernah mendapatkan tawaran itu,” ujar Kholid.
