Bisnis.com, JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saling sindir terkait pretasi di basis pemilihannya masing-masing.
Aksi saling sindir dua partai politik itu bermula dari pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyarankan agar sebaiknya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) fokus mengurusi kadernya terlebih dahulu sebelum sibuk menolak kenaikan harga BBM.
Menurutnya, selama ini kader PKS yang jadi pemimpin daerah tak ada yang berprestasi.
“Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi. Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya. Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," jelas Hasto dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (18/9/2022).
Dia mengatakan, tak masalah jika PKS atau partai politik (parpol) lainnya melakukan penolkan terhadap kebijakan pemerintah, namun mereka harus melihat situasi yang berkembang.
Hasto menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mampu membawa Indonesia keluar dari krisis global. Dia juga mengklaim banyak negara yang kagum dengan capaian perekonomian Indonesia.
Dia mengingatkan, Bank Dunia memprediksi pada 2023 akan terjadi resesi. Oleh sebab itu, Hasto berharap para parpol mau membantu pemerintah menghindari prediksi tersebut.
"Bank Dunia juga sekarang memperkirakan akan terjadi resesi pada 2023 sehingga baiknya seluruh parpol memberikan seluruh energi positif daripada kampanye sepihak yang tidak berbasiskan pada data," ujarnya.
PKS Singgung Solo
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membalas sindiran PDI Perjuangan (PDIP) yang mengatakan Kota Depok tak punya prestasi meski sudah lama dipimpin oleh PKS.
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menampik tudingan PDIP. Menurutnya, PKS telah banyak berkontribusi kepada Kota Depok, salah satunya menurunkan angka kemiskinan.
"Alhamdulilah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2,58 persen hingga 2021. Capaian ini merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia!" jelas Kholid dalam keterangan tertulis, Minggu (18/9/2022).
Selain itu, Kholid juga mengklaim selama kepemimpinan PKS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok meningkat menjadi tertinggi ketiga se-Jawa Barat.
Dia membandingkan Kota Depok dengan Kota Solo selama dipimpin PDIP. Dengan merujuk data BPS, Kholid mengatakan tingkat kemiskinan di Solo mencapai 9,4 persen pada 2021. Angka tersebut, menurutnya, sangat buruk dibanding Kota Depok.
"Di level Kota, Solo adalah kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah! Inikah prestasi yang dibanggakan PDIP?" ujar Kholid.
Tak hanya Solo, Kholid juga menilai Jawa Tengah gagal menurunkan angka tingkat kemiskinan ekstrem selama dipimpin kader PDIP Ganjar Pranowo. Malahan, lanjutnya, jumlahnya daerah kategori miskin naik dari lima daerah menjadi 19 daerah pada 2021.
"Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya tertinggi kedua di Pulau Jawa dan angkanya lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional," ucapnya.
