Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan tak ada kepentingan politik dalam pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dugaan kasus penyalahgunaan anggaran daerah untuk penyelenggaraan Formula E.
Menurutnya, pemanggilan Anies Baswedan murni terkait dengan hukum.
"Jadi tidak kepentingan lain, kecuali dalam rangka penegakan hukum, dan ingat, lembaga KPK semua peristiwa di sini adalah peristiwa hukum. Termasuk yang kita lakukan sekarang," ujarnya kepada wartawan, dikutip Jumat (9/8/2022).
Selain itu, Firli menyebut pemanggilan Anies dilakukan karena dia memiliki banyak informasi terkait penyelenggaran Formula E.
"Mungkin yang diperiksa banyak pengetahuannya tentang suatu peristiwa, sebagaimana yang saya sampaikan, dia tahu, dia mengalami, mendengar, dia melihat sendiri. Itu sudah empat unsurnya," imbuh Firli.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan telah selesai dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan kasus Formula E. Dia dimintai keterangan selama kurang lebih 11 jam.
Baca Juga
Menurut Firli pemeriksaan Anies memakan waktu lama lantaran mengetahui banyak hal seputar penyelenggaran Formula E.
"Jadi panjang, pertanyaannya banyak. Karena untuk kepentingan pengumpulan keterangan dan bukti. Itu kepentingannya," kata Firli.
Sementara itu, Anies tak banyak bicara soal materi pemeriksaan kepada awak media. Dia justru banyak bicara soal program antikorupsi di Pemprov DKI Jakarta dan semasa dia menjadi rektor di Universitas Paramadina.
"Ketika kami bertugas di kampus kami menjadikan mata kuliah anti korupsi menjadi mata kuliah wajib dan satu-satunya kampus yang menjadikan itu mata kuliah wajib," kata Anies di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Anies juga malah bercerita soal pembentukan Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota saat bertugas di pemerintahan provinsi DKI Jakarta.
