Bisnis.com, JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Junawa menilai masalah geopolitik masih menjadi isu yang meresahkan pemulihan ekonomi di tingkat global. Misalnya kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan dan perang Rusia versus Ukraina yang masih berlangsung.
Dikutip melalui Youtube Bisnis Indonesia Event Organizer, Rabu (3/8/2022), dia menilai masalah geopolitik tidak kian mereda, maka tidak akan membuat perekonomian tumbuh dan pelaku usaha agar tenang dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka.
“Jadi pencegahan itu sangat penting, kemudian setelah pandemi Covid-19 mulai mereda kita dihadapkan pada situasi perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia,” katanya dalam agenda MYEO Day 2: Prospek Pemulihan Ekonomi Indonesia di Tengah Perubahanan Geopolitik Pascapandemi, Rabu (3/8/2022).
Hikmahanto menyayangkan aksi Ketua Kongres Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi yang datang ke Taiwan pada Selasa (2/8/2022) malam.
Menurutnya, stabilitas keamanan kawasan diprediksi akan terganggu usai Pelosi berkunjung ke Taiwan, sebab Presiden China Xi Jinping sudah memberi peringatan kepada Presiden AS Joe Biden atas rencana kunjungan tersebut.
Hikmahanto Juwana memprediksi kunjungan Pelosi akan memperuncing ketegangan antara China dan AS. Dampaknya, juga akan merembet ke stabilitas keamanan kawasan.
Baca Juga
“Memang dia hadir dalam konteks menghormati hak asasi manusia (HAM). Namun, kita tahu bahwa Taiwan belakangan ini ingin menjadi negara yang merdeka dan China tidak suka,” ujarnya.
.jpg)
Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi dan rombongan tiba di Taiwan pada Selasa (2/8/2022) malam. Pelosi tetap berkunjung ke Taiwan meskipun China sudah memperingatkan dampak dari kunjungan itu sebelumnya./Istimewa
Standar Ganda AS
Hikmahanto mengaku bingung dengan standar ganda yang dilakukan AS, lantaran ketika Donetsk dan Luhansk memisahkan diri dari Ukraina disebabkan menggunakan bahasa dan budaya Rusia serta diakui oleh Negara Beruang Merah, aksi itu justru dikecam AS.
Dia melanjutkan, saat Taiwan melakukan tindakan ingin memisahkan diri, justru malah dibenarkan AS, sehingga menurutnya, AS seakan memposisikan diri sebagai hakim yang memutuskan benar dan salah. Boleh dan tidak.
“Ini yang harus dipahami dan tindakan ini harus diakhiri. Amerika Serikat bukan hakim yang harus diikuti, yang saya khawatirkan adalah respons dari Pemerintah China akan membuat operasi militer khusus sebagaimana Rusia melakukan serangan terhadap Ukraina,” tuturnya.
Dia mewanti-wanti apabila hal tersebut terjadi, maka kawasan Asia termasuk Indonesia akan terdampak dengan gejolak yang terjadi antara China, AS, dan Taiwan sehingga pelaku bisnis tidak bisa menjalankan perekonomian dengan tenang.
“Memang AS tidak memuntahkan peluru, tetapi provokasi yang dilakukan mereka membuat peluru ditumpahkan oleh negara lain. Seperti Ukraina, AS menyambut baik keinginan mereka untuk menjadi anggota NATO dan itu yang membuat Rusia marah dan melancarkan operasi khusus militer. Saat ini, China juga diprovokasi oleh AS,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia mengimbau kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk membuat pernyataan yang menyayangkan kunjungan Nancy Pelosi karena akan berdampak pada kestabilan di kawasan di Asia Pasifik.
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) seusai usai menyampaikan pernyataan bersama di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Kamis (30/6/2022). Jokowi memprediksi 800 juta orang akan terdampak kepalaran karena krisis pangan yang disebabkan oleh perang antara UkrainaRusia. ANTARA FOTO/BPMI-Laily Rachev - rwa.
Berharap pada Jokowi
Dia juga berharap Presiden Joko Widodo bisa melakukan upaya untuk meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan China.
Padahal, pasca-kunjungan Jokowi ke pertemuan G7 di Jerman, pertemuan dengan Presiden Ukraina dan Presiden Rusia sudah ada progres signifikan untuk perdamaian.
“Beliau memang tidak meminta gencatan senjata, tetapi mengingatkan apabila perang terus terjadi maka negara berkembang menjadi pihak yang sangat menderita, karena pasokan pangan terganggu, sehingga ratusan juta masyarakat di setiap negara akan berdampak,” katanya
Hikmahanto mengaku melihat aksi Jokowi sebagai bentuk kecerdasan dalam meminta gencatan senjata yang dibungkus dengan isu krisis kemanusiaan, sehingga ditindaklanjuti dengan kesepakatan pasokan gandum dari Ukraina setiap keluar tidak akan diganggu oleh Rusia.
“Artinya sudah mengarah ke perdamaian. Namun, perdamaian bisa tidak terjadi kalau AS dan sekutu kembali memanas-manasi, seperti PM Inggris Boris Johnson membuat candaan yang tidak perlu terhadap Putin yang ditambahi PM Kanada Justin Trudeau, itu mungkin membuat Putin membuat serangan ke Ukraina bisa kembali tertawa. Mereka tertawa, tetapi Ukraina yang menjadi korban,” jelasnya.
Terakhir, Hikmahanto menyarankan agar Pemerintah Indonesia menyatakan tidak percaya dengan Amerika Serikat yang mengusung moralitas, demokrasi, dan penghormatan HAM, tetapi tidak pernah terealisasi dengan baik di lapangan.
“Oleh karena itu, sudah tepat bahwa Pemerintah Indonesia menjalankan politik bebas aktif. Saya berharap di G20 tercipta situasi yang dibuat oleh Presiden Jokowi agar pertiakaian ini bisa dibicarakan secara damai,” pungkas Hikmahanto.
